Koreksi Pasal 26

(1) Pemilik Lahan Budi Daya dan penyewa lahan budi daya yang melakukan kegiatan pembudidayaan ikan dengan melibatkan Penggarap Lahan Budi Daya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis. (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan pendampingan kepada Penggarap Lahan Budi Daya dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil. (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.