Koreksi Pasal 11

(1) Penyusunan kebijakan Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dilaksanakan dengan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran. (2) Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri. (3) Selain Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah berwenang menyusun program Pencegahan Kebakaran. (4) Penyusunan program pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.