PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

PERDA Nomor 7 Tahun 2001

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Surakarta; 2. Walikota adalah Walikota Surakarta; 3. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 5. Wajib Retribusi adalah barang pribadi atau badan yang menurut perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu; 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainya; 7. Kendaraan adalah setiap kendaran baik yang bermotor maupun tidak bermotor, yang tergolong kendaraan umum, dinas maupun perorangan; 8. Parkir adalah kendaraan tidak bergerak suatu kendaraan yang ditempatkan di tepi jalan umum yang bersifat sementara; 9. Tempat Parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir yang berada di tepi jalan umum yang ditetapkan dan atau diizinkan oleh Walikota untuk tempat parkir; 10. Tempat Parkir Insidental adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap, baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri, yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan- kegiatan tertentu, seperti pasar malam, sekaten, pameran, upacara dan lain sebagainya; 11. Usaha Parkir adalah usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa; 12. Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum, yang ditetapkan oleh Walikota; 13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi; 16. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 33

Koreksi

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan berkenaan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyidikan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tidak pidana di bidang retribusi daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku.

Pasal 34

Mekanisme Pelaksanaan Penyidikan dan kewenangan penanganannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Koreksi

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota. (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 4 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Parkir dan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta. Ditetapkan di : Surakarta pada tanggal:12 September 2001 WALIKOTA SURAKARTA cap. ttd SLAMET SURYANTO Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 15 Tanggal 14 September Tahun 2001, Seri B Nomor 3 SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA cap. ttd Drs. SOEPARMAN R Pembina Utama Muda NIP. 500 040 992 P E N J E L A S A N ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 7 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM I. PENJELASAN UMUM Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketertiban lalu lintas, dimana semakin bertambahnya jumlah kendaraan di Kota Surakarta menuntut dilakukannya penataan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum yang lebih optimal, dengan maksud agar dapat mengurangi kemacetan di jalan. Bahwa upaya penataan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum tersebut dilakukan dengan meningkatkan pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat di bidang penataan penyediaan Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum. Dan sebagai kompensasi penyediaan tempat parkir membawa akibat pula perubahan ketentuan tarif Parkir. Dengan pertimbangan banyaknya acara-acara insidental yang diadakan oleh masyarakat di mana juga membutuhkan lokasi tempat parkir di tepi jalan umum, maka Pemerintah Daerah MENETAPKAN pula besarnya tarif untuk acara-acara insidental tersebut, misalnya Sekaten, Maleman Sriwedari, pertandingan-pertandingan olahraga dan lain sebagainya. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL Pasal 1 s/d Pasal 10 : Cukup jelas. Pasal 11 ayat (1) : Pengusaha parkir yang ditunjuk dalam hal ini adalah Pengusaha Parkir yang memperoleh ijin pengelolaan tidak melalui lelang umum melainkan dengan cara penunjukan oleh Walikota berdasarkan Permohonan ijin dari Pengusaha yang bersangkutan dan atas pertimbangan dari dinas terkait. Pasal 11 ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 12

: Bahwa Pemegang Ijin Usaha Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum wajib memasang Papan Nama Perusahaanya di lokasi-lokasi tempat parkir yang dikelolanya, menurut ketentuan berlaku. Pasal 13 s/d Pasal 14 : Cukup jelas.

Pasal 15

: Bertangungjawabnya Pengusaha Parkir adalah setelah dibuktikan di Pengadilan bahwa hilangnya kendaraan dan kelengkapannya dikarenakan kelalaian/kealpaan Pengusaha/Penjaga Parkir. Pasal 16 s/d Pasal 22 ayat (1): Cukup jelas. Pasal 22 ayat (2) : Dokumen lain yang dipersamakan dalam hal ini adalah Karcis Parkir yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Pasal 22 ayat (3) s/d Pasal 24: Cukup jelas.

Pasal 25

: Tempat-tempat parkir yang disediakan untuk tujuan sosial/keagamaan, dapat dibebaskan dari retribusi parkir dengan syarat ditata, dijaga dan diatur oleh penjaga sendiri. Pasal 26 s/d Pasal 27 : Cukup jelas. Pasal 28 ayat (1) : Wajib retribusi yang dikenakan dengan 2% sebulan selama-lamanya 3 (tiga) bulan berturut-turut, adalah wajib pungut retribusi dalam hal ini Pengusaha Parkir baik melalui lelang umum maupun penunjukan, yang belum menyelesaikan kewajiban-kewajibannya. Pasal 28 ayat (2) s/d Pasal 37: Cukup jelas. ------o0o----- This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com. The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only. This page will not be added after purchasing Win2PDF.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 8

Pasal 14

BAB V

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24

BAB XII

Pasal 25

Pasal 26

BAB XIII

Pasal 27

BAB XIV

Pasal 28

BAB XV

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

BAB XVI

Pasal 33

Pasal 34

BAB XVII

Pasal 35

BAB XVIII

Pasal 36

Pasal 28

Pasal 12

Pasal 15

Pasal 25