Koreksi Pasal 45

(1) Masyarakat dapat berperan dalam Pengelolaan Sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; b. perumusan kebijakan Pengelolaan Sampah; dan/atau c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan. (3) Peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui media elektronik dan/atau kepada Dinas. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.