Koreksi Pasal 69

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mampu melakukan pengembangan SPALD, Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan pendanaan sampai pemenuhan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemberian bantuan pendanaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Dalam hal Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan oleh BUMD SPALD, Pemerintahan Daerah dapat menambah penyertaan modal sesuai kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.