PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

PERDA Nomor 7 Tahun 2018

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

Pasal 4

Koreksi

Setiap jalan dan sarana umum di Daerah diberikan nama.

Pasal 5

Koreksi

(1) Walikota MENETAPKAN pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah berdasarkan : a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi; b. usulan Pemerintah Daerah; atau c. usulan orang. (2) Pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada : a. nama pahlawan baik tingkat nasional atau tingkat daerah; b. nama tokoh masyarakat yang telah meninggal dunia dan dianggap berjasa bagi daerah; c. nama peristiwa bersejarah; d. nama flora dan fauna; e. nama geografis; f. nama-nama lain sepanjang mencerminkan semangat nasionalisme, kebudayaan daerah dan/atau nilai tematik tertentu, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma agama, norma kesusilaan dan kepentingan umum. (3) Pemberian nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan bahasa INDONESIA. (4) Penetapan nama jalan untuk setiap jalan arteri dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD. (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan pemberian nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1) Walikota berwenang MENETAPKAN perubahan nama jalan baik sebagian maupun seluruh ruas jalan dan sarana umum di Daerah. (2) Perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap jalan dan sarana umum yang telah diberikan nama sebelumnya. (3) Kriteria perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. adanya fakta baru terkait dengan sejarah; dan/atau b. peristiwa baru. (4) Perubahan nama jalan dan sarana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan berdasarkan : a. usulan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi; b. usulan Pemerintah Daerah; atau c. usulan orang. (5) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perubahan nama jalan dan sarana umum harus memperhatikan kepastian hukum atas keberlakuan dokumen yang telah diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang. (6) Penetapan perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Walikota. (7) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan DPRD. (8) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan penetapan perubahan nama jalan dan sarana umum di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1) Setiap jalan dan sarana umum di Daerah yang telah ditetapkan namanya harus dipasang papan nama. (2) Pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh : a. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi sesuai kewenangan penyelenggaraan jalan; b. Pemerintah Daerah; atau c. setiap orang yang merupakan pengembang perumahan di Daerah. (3) Pemasangan papan nama oleh setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dilakukan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak jalan yang berada pada lingkungan perumahan telah terbangun dan telah ditetapkan namanya. (4) Pelaksanaan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dan dengan biaya pemasangan dibebankan pada pengembang perumahan. (5) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemasangan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1) Setiap pengembang perumahan wajib memelihara papan nama yang telah dipasang pada jalan yang berada pada lingkungan perumahan. (2) Pelaksanaan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap jalan yang belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah. (3) Pelaksanaan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pengembang perumahan dengan biaya pemeliharaan dibebankan pada pengembang perumahan. (4) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan pemeliharaan papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

Walikota berwenang untuk membentuk Tim dalam rangka pelaksanaan pemberian nama jalan dan/atau sarana umum serta perubahan nama jalan dan/atau sarana umum.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang PEDOMAN PEMBERIAN NAMA JALAN DAN SARANA UMUM

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

BAB X

Pasal 15

Pasal 16

BAB XI

Pasal 17