Koreksi Pasal 33

(1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan penundaan pembayaran. (2) Pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi dan/atau kepentingan yang bersifat sosial/keagamaan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.