Koreksi Pasal 55

(1) Dalam hal adanya dugaan pelanggaran persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan di setiap Rantai Pangan, Wali Kota berwenang: a. menghentikan kegiatan atau proses Produksi; b. menghentikan kegiatan distribusi; dan/atau c. melakukan pengamanan Pangan. (2) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tidak memenuhi Persyaratan Sanitasi; b. tidak menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia; c. penggunaan peralatan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan; d. penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan dan/atau yang tidak sesuai dengan peruntukannya; e. penggunaan bahan yang dilarang digunakan sebagai Bahan Tambahan Pangan; f. penggunaan bahan Kemasan Pangan dan bahan Kemasan Pangan yang mengandung Zat Kontak Pangan yang membahayakan kesehatan manusia; g. penggunaan Zat Kontak Pangan yang belum ditetapkan dan tidak memenuhi persyaratan batas migrasi untuk bahan Kemasan Pangan yang bersentuhan langsung dengan Pangan; h. membuka kemasan akhir Pangan untuk dikemas kcmbali dan diperdagangkan, kecuali terhadap Pangan yang pengadaannya dalam jumlah besar dan lazim dikemas kembali dalam jumlah kecil untuk diperdagangkan; i. penggunaan bahan lainnya yang tidak diizinkan; j. pengedaran pangan tercemar tidak memenuhi persyaratan Keamanan Pangan, Mutu Pangan, dan Gizi Pangan, serta bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk Pangan impor; k. tidak memiliki izin edar; dan/atau l. tidak memiliki sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan program manajemen mutu terpadu, dan sertifikat kesehatan produk pengolahan ikan untuk Pangan Segar asal ikan. (3) Dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung dengan hasil pemeriksaan atau hasil pengujian dari laboratorium yang ditunjuk oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, Kepala Badan, atau Wali Kota sesuai dengan kcwenangannya, dan/atau yang telah memperoleh akreditasi dari Pemerintah Pusat.