Koreksi Pasal 37

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan sistem informasi pelayanan perizinan dan sertifikasi pangan terintegrasi secara elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Sistem informasi pelayanan perizinan dan sertifikasi panganterintegrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat basis data (data base) berupa rekapitulasi perizinan dan sertifikasi pangan yang terintegrasi secara elektronik pada sistem informasi Dinas sebagai data untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan hukum.