Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang ANGGARAN PEND...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp 1.592.527.581.017,16 2. Belanja Daerah Rp 1.646.647.203.110,32 Surplus /(Defisit) Rp (54.119.622.093,16) 3. Pembiayaan Daerah: a. Penerimaan Rp 62.119.622.093,16 b. Pengeluaran Rp 8.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp 54.119.622.093,16 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp. 0,00

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.132.638.996.861,62 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 514.008.206.248,70 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp 1.017.458.272.910,85 b. Belanja bunga sejumlah Rp 0,00 c. Belanja subsidi sejumlah Rp 0,00 d. Belanja hibah sejumlah Rp 14.859.905.000,00 e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 9.899.690.050,77 f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 1.620.075.000,00 g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 84.801.053.900,00 h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 4.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp 73.953.113.596,00 b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp 291.777.507.474,23 c. Belanja modal sejumlah Rp 148.277.585.178,47

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp 62.119.622.093,16 b. Pengeluaran sejumlah Rp 8.000.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 61.819.622.093,16 b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00 c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00 d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 300.000.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 8.000.000.000,00 b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 0,00 c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00 d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Koreksi

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; 4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; 6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ; 7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah ; 8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; 9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; 10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Koreksi

Bupati MENETAPKAN Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013. 7 199303 1 008

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo pada tanggal 30 Desember 2013 BUPATI PONOROGO TTD. H. AMIN, S.H. Diundangkan di Ponorogo pada tanggal 30-12-2013 An. BUPATI PONOROGO SEKRETARIS DAERAH TTD. Dr. Drs. AGUS PRAMONO, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19700111 198903 1 002 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2013 NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7