Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PEN...

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 sebagai berikut : 1. Pendapatan Daerah Rp 2.088.240.035.540,00 2. Belanja Daerah Rp 2.253.555.084.513,80 (-) Surplus / (Defisit) Rp (165.315.048.972,80) 3. Pembiayaan Daerah : a. Penerimaan Rp 168.315.048.972,80 b. Pengeluaran Rp 3.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp 165.315.048.972,80 (-) Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun Berkenaan : Rp 0,00

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 1.503.734.514.000,00 b. Belanja Langsung sejumlah Rp 749.820.570.512,80 (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp 1.150.414.542.000,00 b. Belanja bunga sejumlah Rp 0,00 c. Belanja subsidi sejumlah Rp 0,00 d. Belanja hibah sejumlah Rp 6.004.450.000,00 e. Belanja bantuan sosial sejumlah Rp. 8.768.506.000,00 f. Belanja bagi hasil sejumlah Rp 6.281.026.000,00 g. Belanja bantuan keuangan sejumlah Rp 325.265.990.000,00 h. Belanja tidak terduga sejumlah Rp 7.000.000.000,00 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a. Belanja pegawai sejumlah Rp 67.567.941.393,80 b. Belanja belanja barang dan jasa sejumlah Rp 275.393.819.517,00 c. Belanja modal sejumlah Rp 406.858.809.602,00

Pasal 4

Koreksi

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari : a. Penerimaan sejumlah Rp 168.315.048.972,80 b. Pengeluaran sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan : a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) sejumlah Rp 168.015.048.972,80 b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 0,00 c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp 0,00 d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00 e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 0,00 f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 300.000.000,00 (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan : a. pembentukan dana cadangan sejumlah Rp 0,00 b. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah Rp 3.000.000.000,00 c. Pembayaran pokok utang sejumlah Rp 0,00 d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 5

Koreksi

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan ; Daftar Piutang Daerah ; Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah; Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 1. Lampiran I 2. Lampiran II 3. Lampiran III 4. Lampiran IV 5. Lampiran V 6. Lampiran VI 7. Lampiran VII 8. Lampiran VIII 9. Lampiran IX 10. Lampiran X 11. Lampiran XI 12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan 13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Koreksi

Bupati MENETAPKAN Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

Pasal 7

Koreksi

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo. Ditetapkan di Ponorogo Pada tanggal 26 Nopember 2015 Pj. BUPATI PONOROGO, TTD. MASKUR Diundangkan di Ponorogo Pada tanggal 23-12-2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO, TTD. AGUS PRAMONO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2015 NOMOR 5.1. Ponorogo, 11 AUG nri Sesuai dengan aslinya a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PONOROGO KEP A A BAGIAN HUKUM CAT . ' 'TIYAWAN S.H. Penata Tingkat I NIP. 1964070 199303 1 008

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7