Koreksi Pasal 75

(1) Sanksi administratif pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf c, dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi. (2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat. (3) Dalam menjatuhkan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.