Koreksi Pasal 41

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan. (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan b. menyampaikan pengaduan masyarakat secara: 1. langsung kepada Pemerintah Daerah; atau 2. tidak langsung yang disampaikan secara: a) tertulis kepada Pemerintah Daerah; atau b) elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan. (3) Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini. (4) Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.