PERDA

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG

PERDA Nomor 12 Tahun 2004

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang. 3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang penyelenggaraan, pengelolaan pasar dan tempat berjualan pedagang berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku. 6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya. 7. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut pasar adalah pasar yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah milik Pemerintah Daerah. 8. Pasar Sementara adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang diperbolehkan atau atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan bangunan tidak permanen atau bersifat tradisional dan tidak bersifat rutinitas. 9. Pasar Tetap adalah pasar yang menempati tempat atau areal tertentu yang dikuasai atau dimiliki 3 dan dioperasionalkan oleh Pemerintah Daerah serta beroperasi secara kontinyu atau berkelanjutan setiap hari, dengan bangunan bersifat permanen yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang pasar. 10. Ijin adalah ijin yang diterbitkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk terhadap pemakaian tempat berjualan di pasar dan di tempat-tempat tertentu yang diijinkan. 11. Pemegang ijin adalah orang atau badan yang mempunyai ijin di dalam pasar dan di tempat- tempat lain yang diijinkan untuk memakai tempat berjualan barang dan jasa baik berupa toko/kios atau bedak, los, pelataran dan bangunan lainnya. 12. Toko/Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa. 13. Los adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau di tempat-tempat lain yang diijinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa. 14. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau di tempat- tempat lain yang diijinkan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan. 15. Retribusi Pasar adalah pungutan yang dikenakan kepada pedagang yang mendapatkan pelayanan perijinan dan atau pemakaian tempat berjualan di lingkungan pasar atau ditempat-tempart lain yang diijinkan yang berupa toko/kios atau bedak, los dan pelataran serta bangunan lainya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan pasar dan Tempat Berjualan Pedagang. 17. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang selanjutnya dapat disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan data atau bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana khususnya pelanggaran di dalam pasar yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Koreksi

<1)Setiap pemegang ijin berhak menggunakan tempat dalam pasar dan tempat-tempat tertentu berdasarkan ijinnya untuk berjualan; <2)Penggunaan tempat-tempat berjualan oleh pemegang ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sesuai dengan letak, ukuran dan luas yang telah ditetapkan. 8

Pasal 16

Koreksi

<1)Pemegang ijin wajib menggunakan tempat-tempat berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Daerah ini, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak dikeluarkannya ijin pemakaian tempat berjualan; <2)Pemegang ijin wajib memakai sendiri tempat berjualan sesuai dengan fungsinya; <3)Untuk menjaga kebersihan, kenyamanan, keamanan dan ketertiban pasar maka setiap pemegang ijin yang memakai tempat berjualan di pasar berkewajiban : a. Memelihara kebersihan dengan menyediakan tempat sampah di lingkungannya, memelihara kerapian dan kenyamanan tempat berjualan, barang dagangan maupun perlengkapannya berdasarkan ketentuan yang berlaku; b. Memelihara ketertiban dan keamanan tempat berjualan dan tidak mengganggu orang atau pengunjung yang keluar masuk baik membawa barang atau tidak; c. Membayar retribusi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. Berupaya mencegah terjadinya bahaya kebakaran dilingkungannya masing-masing dan menyediakan alat pemadam kebakaran secara mandiri; e. Mentaati peraturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 17

<1)Pemegang ijin tidak diperbolehkan memindahkan hak pemakaian atau mengoperkan pemakaian tempat berjualan tanpa persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; <2)Setiap pemegang ijin dilarang : a. Bertempat tinggal atau menginap di pasar atau di tempat berjualan; b. Berada dalam pasar sebelum pasar dibuka atau sesudah pasar di tutup, kecuali petugas pasar yang sedang bertugas; c. Menggunakan tempat berjualan yang tidak sesuai dengan ijin yang diberikan; d. Mengadakan perubahan atau tambahan pada bangunan dalam pasar atau di tempat berjualan tanpa mendapatkan ijin atau persetujuan dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; e. Menelantarkan tempat berjualan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan berturut-turut atau 6 (enam) bulan terputus-putus kecuali atas persetujuan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk; f. Membawa atau menyimpan kendaraan baik kendaraan bermotor maupun tidak bermotor dilorong-lorong atau di dalam pasar; g. Melakukan kegiatan, usaha atau perbuatan yang dapat membahayakan kesehatan, 9 kenyamanan, keamanan, dan ketertiban umum serta bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 20

Koreksi

Selain oleh pejabat penyidik umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya dan kewenangannya sesuai ketentuan dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Pasal 21

Koreksi

<1)Dalam melaksanakan penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Daerah ini, berwenang : 10 a. Menerima laporan, mencari data, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sehingga keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana; g. Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian atau saat penyidikan di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan terhadap tindak pidana; h. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan pemeriksaan identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa; i. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; j. Memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi; k. Menghentikan penyidikan; l. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang berlaku untuk kelancaran penyidikan tindak pidana. <2)Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai : a. Pemeriksaan tersangka; b. Pemeriksaan barang pada toko/kios atau bedak, los, pelataran atau bangunan lainnya; c. Penyitaan benda atau barang; d. Pemeriksaan surat; e. Pemeriksaan saksi; f. Pemeriksaan di tempat kejadian. <3)Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 11

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang PENGELOLAAN PASAR DAN TEMPAT BERJUALAN PEDAGANG

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

BAB IX

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB X

Pasal 18

BAB XI

Pasal 19

BAB XII

Pasal 20

Pasal 21

BAB XIII

Pasal 22

BAB XIV

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25