PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

PERDA Nomor 11 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Malang ; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang ; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Malang ; 4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor ; 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ; 6. Penguji adalah setiap Pegawai yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor ; 7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan wajib uji, dalam rangka pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan ; 8. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji ; 9. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan umum yang dioperasikan di jalan ; 10. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu; 11. Mobil bus adalah kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi 12. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus; 13. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain untuk penumpang dan untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus; 14. Kereta gandenagn adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor; 15. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya; 16. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 17. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah; 18. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Malang yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. B A B II RUANG LINGKUP PENGATURAN

BAB VI

TENAGA PELAKSANA PENGUJIAN

Pasal 13

Koreksi

Tenaga pelaksana pengujian berkala terdiri dari tenaga teknis administrasi pengujian, tenaga penguji dan pembantu penguji.

Pasal 14

Koreksi

Tenaga penguji dan pembantu penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan Daerah ini, diangkat oleh Kepala Daerah dari pegawai yang memiliki kualifikasi teknis dibidang pengujian kendaraan bermotor dan atau kualifikasi teknis Ahli Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 15

Dalam hal belum terpenuhinya tenaga penguji yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini, Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan rekomendasi numpang uji kendaraan bermotor ke daerah lain.

Pasal 16

(1) Klasifikasi Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor, dikelompokan sesuai dengan tingkat keahlian, wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang, sebagai berikut: a. Pembantu Penguji, dalam hal ini disebut STRATA - 1 b. Penguji Tidak Dengan Wewenang Penuh, dalam hal ini disebut Penguji STRATA -2 c. Penguji Dengan Wewenang Penuh, dalam hal ini disebut Penguji STRATA 3 (2) Wewenang Tenaga Penguji Berkala Kendaraan Bermotor masing-masing STRATA sebagai berikut: a. Pembantu Penguji, dalam hal ini disebut STRATA - 1, meliputi: 1. Melaksanakan administrasi di bidang PKB; 2. Memeriksa kondisi teknis kendaraan bermotor; 3. Membuat laporan hasil pengujian/pemeriksaan kendaraan bermotor. b. Penguji Tidak Dengan Wewenang Penuh, dalam hal ini disebut Penguji STRATA -2, meliputi: 1. Menanda tangani hasil uji kendaraan bermotor; 2. Menentukan daya angkut kendaraan bermotor; 3. Melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor di jalan; c. Penguji dengan wewenang penuh, dalam hal ini disebut Penguji STRATA - 3, meliputi : 1. MENETAPKAN hasil uji dan menandatangani buku uji; 2. Menjadi saksi ahli dalam persidangan di pengadilan; 3. Bertanggung jawab atas penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; 4. Mengesahkan daya angkut kendaraan bermotor; 5. Wewenang lain yang berkaitan dengan pemeriksaan kendaraan bermotor.

Pasal 17

Pemilik kendaraan yang telah mendapat bukti lulus uji harus melaporkan secara tertulis kepada pelaksana pengujian yang menerbitkan bukti lulus uji apabila : 1. Terjadi kehilangan atau kerusakan yang mengakibatkan tidak dapat terbaca dengan jelas; 2. Memindahkan operasi kendaraannya secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan ke wilayah lain di luar wilayah daerah; 3. Mengubah spesifikasi teknik kendaraan bermotor sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang terdapat dalam bukti lulus uji; 4. Mengalihkan pemilikan kendaraan bermotor sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi yang tercantum dalam bukti lulus uji; 5. Pada saat masa berlaku uji kendaraan berakhir, tidak dapat melakukan uji berkala, dengan menyebutkan alasan-alasannya.

Pasal 18

(1) Buku uji dapat dicabut apabila : a. Kendaraan diubah spesifikasi tekniknya sehingga tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada sertifikat registrasi uji type dan buku uji kendaraan yang bersangkuta (rubah bentuk); b. Kendaraan dioperasikan secara terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah pengujian yang bersangkutan; c. Mengalihkan pemilikan kendaraan sehingga nama pemilik tidak sesuai lagi dengan yang tercantum dalam buku uji. (2) Pemilik kendaraan yang buku ujinya dicabut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat diberi buku dan tanda uji baru setelah yang bersangkutan melaksanakan uji berkala kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

TATA CARA PENGAJUAN PENGUJIAN

Pasal 19

Koreksi

(1) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang sudah mendapat sertifikat uji tipe, sertifikat registrasi uji tipe dan tanda lulus uji tipe, wajib : a. mengisi formulir permohonan uji berkala; b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala; c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan, Tanda Nomor Kendaraan dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor yang sah; d. memiliki sertifikat registrasi uji tipe (membawa faktur pembelian); e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari Instansi/Lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala. (2) Permohonan uji berkala selanjutnya bagi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini wajib : a. mengisi formulir permohonan uji berkala; b. memiliki bukti Pembayaran biaya uji berkala; c. membawa Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Tanda Nomor Kendaraan yang sah; d. membawa dan menunjukkan Buku Uji dan Tanda Uji Kendaraan Bermotor yang lama; e. Menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari Instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaran yang bukan atas nama perorangan; f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala. (3) Permohonan uji berkala pertama kali bagi kendaraan yang tipenya tidak memperoleh sertifikat uji tipe wajib: a. mengisi formulir permohonan uji berkala; b. memiliki bukti pembayaran biaya uji berkala; c. memiliki bukti pemilikan kendaraan yang sah; d. memiliki pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang bersangkutan serta surat keterangan hasil pemeriksaan mutu dari pejabat yang berwenang; e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari Instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; f. membawa kendaraannya ke unit pelaksana pengujian berkala.

Pasal 20

(1) Permohonan perpanjangan masa berlaku tanda uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan : a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama; b. melampirkan surat tanda terima laporan bagi kendaraan yang tidak dapat melaksanakan uji berkala pada saat masa berlaku uji berakhir; c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; d. lulus uji berkala. (2) Permohonan perubahan tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan : a. memiliki tanda bukti lulus uji yang lama; b. menyampaikan keterangan mengenai perubahan-perubahan spesifikasi teknis dan atau data pemilik dan atau wilayah operasi kendaraan; c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Uji Kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; d. lulus uji berkala untuk kendaraan yang mengalami perubahan spesifikasi. (3) Permohonan penggantian tanda bukti lulus uji dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan : a. membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat apabila tanda bukti lulus uji hilang; b. melampirkan tanda bukti lulus uji yang masih ada; c. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Uji Kendaraan dan membawa aslinya atau menyerahkan Surat Keterangan/Tugas/Kuasa dari instansi/lembaga/Badan Usaha bagi kendaraan yang bukan atas nama perorangan; d. membawa kendaraan untuk diuji kembali apabila telah habis masa berlakunya dan atau apabila pemohon tidak dapat menunjukkan tanda bukti lulus uji berkala yang sah.

Pasal 21

(1) Dalam hal kendaraan wajib uji dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib memberitahukan secara tertulis : a. perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan; b. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang; (2) Pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tidak diperlakukan sebagai permohonan baru. (3) Apabila pengujian ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ternyata tidak lulus uji, pemilik atau pemegang kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang kembali dan untuk pengujian berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.

Pasal 22

(1) Apabila pemilik atau pemegang kendaraan tidak menyetujui Keputusan penguji sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Penguji. (2) Pimpinan Penguji setelah menerima pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, segera meminta penjelasan dari Penguji yang bersangkutan dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam memberikan jawaban secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan, mengenai diterima atau ditolak permohonan keberatan tersebut. (3) Apabila permohonan keberatan diterima, pimpinan penguji segera memberitahukan kepada penguji lainnya untuk melakukan uji ulang dan tidak dikenakan lagi biaya uji. (4) Apabila hasil pengujian yang kedua kali tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pimpinan penguji menguji sendiri dengan memepertimbangkan hasil pengujian penguji pertama dan kedua; (5) Apabila keberatan ditolak setelah dilakukan uji kembali oleh pimpinan penguji sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) pasal ini dan tetap dinyatakan tidak lulus uji, pemilik atau pemegang tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

Pasal 23

(1) Setiap kendaraan wajib uji yang dinyatakan lulus uji berkala, diberikan tanda bukti lulus uji berupa buku dan tanda uji berkala; (2) Setiap kendaraan wajib uji yang beroperasi dijalan, harus dilengkapi dengan bukti dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini; (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi, teknis, susunan huruf dan angka serta unsur -unsur pengaman buku dan tanda uji berkala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku; (4) Setiap kendaraan wajib uji yang diuji berkala untuk pertama kali, diberikan nomor uji kendaraan; (5) Nomor Uji kendaran sebagaiman dimaksud dalam ayat (4) pasal ini berlaku selama kendaraan yang bersangkutan dioperasikan di jalan.

Pasal 24

(1) Setiap kendaran wajib uji yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan tanda samping; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ukuran, warna, bahan, spesifikasi teknis, susunan, tempat dan cara pemasangan tanda samping sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pejabat yang berwenang menandatangani dan atau mengesahkan buku uji sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 26

Kendaraan Wajib uji yang karena sesuatu hal mengalami perubahan teknis sehingga tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang berada dalam wilayah Daerah, wajib diuji ulang meskipun tanda bukti lulus uji kendaraan yang bersangkutan masih berlaku.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang PENYELENGGARAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB VIII

Pasal 27

BAB IX

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB X

Pasal 31

BAB XI

Pasal 32

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34

Pasal 35