PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah

PERDA Nomor 4 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB Ketiga

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari: a. Kepala Badan; b. Sekretariat, membawahi: 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 2. Sub Bagian Perencanaan; 3. Sub Bagian Keuangan; c. Bidang Ideologi, membawahi: 1. Sub Bidang Bina Ideologi, Bela Negara dan Hak Asasi Manusia; 2. Sub Bidang Kewaspadaan Nasional; d. Bidang Ketahanan Bangsa, membawahi: 1. Sub Bidang Ketahanan Seni, Budaya dan Agama; 2. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi; e. Bidang Lembaga Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, membawahi: 1. Sub Bidang Lembaga Politik; 2. Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

BAB Kelima

A Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pasal 18B

Koreksi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 18C

Koreksi

(1) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. 6. Diantara ketentuan Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Semua tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai akibat dari ketentuan yang diatur dalam: 1. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 3/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 04 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2010 Nomor 2/D); dan 2. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2008 Nomor 4/D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Madiun Nomor 4), masih tetap dilaksanakan sampai dengan dilantik/ditugaskannya Pejabat sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun. Ditetapkan di M A D I U N pada tanggal 18 September 2013 WALIKOTA MADIUN, ttd H. BAMBANG IRIANTO Diundangkan di M A D I U N pada tanggal 27 Nopember 2013 SEKRETARIS DAERAH, ttd MAIDI LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2013 NOMOR 2/D Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALIKOTA MADIUN SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM AGUS SUGIJANTO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19590822 198403 1 003 KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR : 04 TAHUN 2013 TANGGAL : 18 September 2013 BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL BIDANG IDEOLOGI BIDANG LEMBAGA POLITIK DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN BIDANG KETAHANAN BANGSA SUB BIDANG BINA IDEOLOGI,BELA NEGARA DAN HAK ASASI MANUSIA SUB BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL SUB BIDANG KETAHANAN SENI, BUDAYA DAN AGAMA SUB BIDANG WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN EKONOMI SUB BIDANG LEMBAGA POLITIK SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN WALIKOTA MADIUN, ttd H. BAMBANG IRIANTO KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL SUB BIDANG PENGELOLAAN KAS DAERAH SUB BIDANG PELAKSANAAN ANGGARAN SUB BAGIAN KEUANGAN SUB BAGIAN PERENCANAAN SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT BIDANG ANGGARAN SUB BIDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN SUB BIDANG ANGGARAN BELANJA LAMPIRAN VA : PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN NOMOR : 04 TAHUN 2013 TANGGAL : 18 September 2013 BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG AKUNTANSI SUB BIDANG AKUNTANSI PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN SUB BIDANG AKUNTANSI BELANJA BIDANG ADMINISTRASI ASET SUB BIDANG PENATAUSAHAAN DAN PEMINDAHTANGANAN ASET DAERAH SUB BIDANG PEMANFAATAN ASET DAERAH WALIKOTA MADIUN, ttd H. BAMBANG IRIANTO

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kelima

Pasal 18B

Pasal 18C

Pasal 39A

Pasal II