PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

PERDA Nomor 2 Tahun 2009

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Madiun. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun. 3. Walikota adalah Walikota Madiun. 4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 5. Penyidik Polisi Negara Republik INDONESIA yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan. 6. Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh UNDANG-UNDANG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim. 7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 43 Tahun 1999. 8. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka. 9. Tim Pembina PPNS Daerah adalah Tim yang membina pelaksanaan tugas-tugas PPNS di Pemerintah Kota Madiun. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang melaksanakan serangkaian tugas-tugas pemerintahan. 11. Operasi Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil secara terpadu dengan sistem peradilan di tempat. 12. Operasi Non Yustisi adalah operasi penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan sistem peradilan di Pengadilan Negeri.

BAB IV

PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengangkatan PPNS Daerah diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur. (2) Keputusan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan Kapolri. (3) Syarat-syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS Daerah adalah : a. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) ; b. berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana Muda (DIII) ; c. ditugaskan di bidang teknis operasional ; d. telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan ; e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik ; dan f. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter.

Pasal 8

(1) Usulan Pengangkatan PPNS Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan : a. fotocopy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai PPNS Daerah yang diusulkan ; b. surat keterangan wilayah kerja PPNS Daerah yang diusulkan ; c. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir ; d. fotocopy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir ; e. fotocopy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir ; f. fotocopy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di bidang penyidikan yang dilegalisir ; g. Surat Keterangan Dokter yang menyatakan PNS yang bersangkutan berbadan sehat. (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 9

(1) Mutasi PPNS Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Walikota. (2) Mutasi PPNS Daerah antar Kabupaten/Kota di lingkungan Pemerintah Provinsi, ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur. (3) Mutasi PPNS Daerah antar Provinsi, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri. (4) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Hukum dan HAM.

Pasal 10

(1) PPNS Daerah diberhentikan dari jabatannya karena : a. berhenti sebagai PNS ; b. atas permintaan sendiri ; c. melanggar disiplin kepegawaian ; d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS Daerah ; atau e. meninggal dunia. (2) Pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Jawa Timur. (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

Pasal 11

Keputusan pemberhentian PPNS Daerah ditetapkan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB V

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18

Pasal 19

BAB IX

Pasal 20

BAB X

Pasal 21

BAB XI

Pasal 22

Pasal 23