PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

PERDA Nomor 8 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Kediri. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri. 3. Walikota adalah Walikota Kediri. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Kediri. 5. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat guna memenuhi hak-hak perempuan dan anak sebagai warga negara dalam ruang lingkup Peraturan Daerah ini. 6. Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang dilakukan oleh keluarga, Pemerintah Daerah dan lainnya yang ditujukan kepada perempuan untuk menjamin terpenuhinya hak perempuan sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. 7. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 8. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. 9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 10. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kekerasan dan / atau ancaman kekerasan. 11. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan / atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum. 12. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. 13. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintregasikan gender mejadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan program pembangunan nasional. 14. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan / atau organisasi kemasyarakatan. 15. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A adalah lembaga koordinatif yang dibentuk Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan pelayanan terpadu saksi dan/atau korban kekerasaan terhadap perempuan dan anak. 16. Kota Layak Anak adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. 17. Gugus tugas adalah lembaga koordinatif bentukan Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan, program dan kegiatan perlindnungan perempuan dan anak di Kota Kediri.

BAB IV

PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 4

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang membidangi perempuan dan anak wajib menyusun data dan informasi mengenai perlindungan perempuan dan anak. (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pemenuhan hak perempuan dan anak; b. perempuan dan anak berisiko atau rentan; c. perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan fisik dan/atau mental, eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual serta korban kejahatan lainnya; dan d. perempuan dan anak yang memerlukan perlindungan khusus. (3) Dalam pengelolaan data dan informasi perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib: a. menyusun sistem data dan informasi; b. membuat data terpilah; c. melakukan kajian terhadap perkembangan permasalahan perempuan dan anak; dan d. melakukan publikasi data dan informasi secara berkala yang dapat diakses publik. (4) Sebagai bahan kelengkapan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dapat bekerjasama serta meminta tambahan data dari instansi yang terkait.

Pasal 5

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi bahan penyusunan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak. (2) Perumusan kebijakan, program, anggaran, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme: a. membuat pemetaan, rencana jangka panjang, menengah dan pendek; b. membuat kesepakatan periodisasi rapat kerja bulanan, tahunan; c. membuat kesepakatan pengumpulan, pemetaan dan penyajian data antar SKPD; d. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran; dan e. melakukan penjadwalan monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 6

(1) SKPD yang membidangi perempuan dan anak wajib menyusun perumusan kebijakan layanan mengenai perlindungan perempuan dan anak. (2) Perumusan kebijakan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme: a. membuat kesepakatan pelaporan kasus-kasus yang terkait dengan perempuan dan anak, termasuk anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi pelaku; b. membuat kesepakatan mekanisme pelaporan dan rujukan antara SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dengan instansi terkait antar SKPD terkait, dan/atau antara SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak; dan c. menuangkan kesepakatan dalam program dan anggaran.

Pasal 7

Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan data dan informasi, pembuatan kebijakan serta mekanisme pelaporan dan rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V

KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 8

Koreksi

(1) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak bertujuan untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban. (2) Pengkoordinasian penyelenggaraan layanan pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah SKPD yang membidangi masalah sosial.

Pasal 9

Koreksi

(1) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi: a. peningkatan peran Pemerintah Daerah terhadap perlindungan anak termasuk anak yang berkebutuhan khusus, anak penyandang disabilitas dan anak rentan lainnya; b. peningkatan kesadaran masyarakat termasuk anak-anak terhadap perlindungan dan partisipasi perempuan serta anak; c. peningkatan kapasitas masyarakat, keluarga, termasuk anak-anak dan lembaga kesejahteraan sosial, mengenai perlindungan anak; d. peningkatan kapasitas layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak; e. jaminan kelangsungan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun; dan f. jaminan mendapatkan pelayanan kesehatan dasar. (2) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pengurangan resiko kerentanan, meliputi: a. identifikasi dan/atau deteksi dini terhadap perempuan dan anak rentan; b. mediasi dan konseling bagi perempuan dan anak rentan; c. layanan dan fasilitasi dukungan bagi perempuan dan anak rentan; dan d. dukungan pengasuhan bagi anak yang membutuhkan pengasuhan alternatif. (3) Pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk penanganan korban, meliputi: a. pemenuhan hak perempuan dan anak yang menjadi korban; b. layanan rujukan; c. rehabilitasi; d. reintregrasi; dan e. habilitasi. (4) Penanganan korban anak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhak mendapat perlindungan dari pemberitaan media massa lokal baik elektronik maupun cetak untuk menjamin masa depan anak. (5) Ketentuan mengenai tata cara pemenuhan kesejahteraan sosial perempuan dan anak untuk pencegahan, pengurangan resiko kerentanan dan penanganan korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VI

PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pasal 10

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan perlindungan perempuan dan anak, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengarusutaman gender yang meliputi : a. mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mediasi pengarusutamaan gender; b. mengembangkan sistem informasi berbasis gender; c. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme pengarusutamaan gender pada lembaga pemerintah, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, serta lembaga non pemerintah; d. melaksanakan pembangunan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum, Hak Asasi Manusia dan politik, lingkungan dan sosial politik yang memperhatikan aspek gender dan ramah anak; e. menyelenggarakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap korban kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan korban perdagangan orang, perempuan lanjut usia, dan perempuan penyandang cacat, dan daerah yang terkena bencana; dan f. memfasilitasi penguatan dan pengembangan jaringan kerja lembaga atau organisasi kemasyarakatan dan dunia usaha untuk pelaksanaan pengarusutamaan gender (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi terbentuknya gugus tugas Pengarusutamaan Gender dan P2TP2A.

Pasal 12

(1) Gugus Tugas Pengarusutamaan Gender dan P2TP2A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 beranggotakan SKPD dan intansi vertikal terkait serta lembaga-lembaga non pemerintah, perguruan tinggi, sektor usaha,dan lembaga berbasis agama maupun masyarakat yang bekerja untuk perlindungan perempuan dan anak yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. (2) Masa kerja Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 2 (dua) tahun. (3) Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. mengkoordinasikan berbagai upaya perlindungan perempuan dan anak; b. merumuskan kebijakan dan program kerja serta pendanaan; c. mengelolaan pusat data dan informasi; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi; e. menyusun laporan berkala; dan f. memfasilitasi penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak . (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Gugus Tugas Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak menyusun Standar Operasional Prosedur. (5) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

PERUBAHAN PERILAKU SOSIAL YANG BERPIHAK PADA ANAK

Pasal 13

Koreksi

(1) Perubahan perilaku sosial dilakukan dengan tujuan untuk mengubah cara berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan pola pengasuhan dan pendidikan yang melindungi anak. (2) Perubahan perilaku dimaksudkan untuk mengubah kebijakan, program dan alokasi anggaran beserta rencana aksinya untuk mengubah perilaku sosial individu, kelompok, lembaga pemerintah dan non pemerintah untuk melaksanakan perlindungan anak. (3) SKPD yang berwenang melaksanakan perubahan perilaku sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) adalah SKPD yang membidangi sosial, agama, kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kependudukan, ketenagakerjaan, informasi dan komunikasi serta perlindungan anak di bawah koordinasi SKPD yang membidangi perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 14

Wujud perubahan perilaku yang dapat dilakukan untuk melaksanakan perlindungan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) meliputi : a. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; b. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak; c. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; d. mencegah tawuran antar pelajar; e. menyediakan guru agama di sekolah sesuai agama anak; f. memberi kesempatan bagi ibu untuk memberikan ASI eksklusif bagi anak; g. menanamkan akhlak luhur dan rasa hormat terhadap orang tua; h. menanamkan identitas budaya, bahasa lokal, mencintai lingkungan hidup; i. memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak korban penularan HIV/AIDS dan anak korban konflik sosial.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan perubahan perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

BAB IV

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

Pasal 9

BAB VI

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VIII

Pasal 16

BAB IX

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20

BAB XI

Pasal 21

BAB XII

Pasal 22

BAB Kesatu

Pasal 22

BAB XIII

Pasal 23

BAB XIV

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB XV

Pasal 28

BAB XVI

Pasal 29