Koreksi Pasal 14

(1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota menggunakan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia, dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha. (4) Pemerintah Daerah Kota dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah Pusat.