Koreksi Pasal 11

(1) Setiap orang/Pelaku Usaha yang harus mendapatkan perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 namun tidak sesuai dengan ketentuan dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda administratif; c. penghentian sementara; d. pembatalan izin; dan/atau e. pencabutan izin. (3) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (4) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.