Koreksi Pasal 19

(1) Penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas: a. Perpustakaan Daerah yang meliputi: 1. Perpustakaan Daerah; 2. Perpustakaan kecamatan; dan 3. Perpustakaan kelurahan. b. Perpustakaan masyarakat/Komunitas. (2) Penyelenggara Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk kepentingan Perpustakaan dan penyelenggaraan Pembudayaan Gemar Membaca. (3) Setiap penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola sesuai dengan standar nasional Perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemustaka yang meminjam Bahan Bacaan atau Bahan Perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya. (5) Pemustaka yang berasal dari luar Daerah, hanya dapat membaca Koleksi Perpustakaan, Bahan Bacaan, atau Bahan Perpustakaan dengan judul yang sama atau sejenis di area Perpustakaan Daerah. (6) Setiap Pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mengembalikan fasilitas layanan Perpustakaan yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tepat waktu.