Koreksi Pasal 32

(1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibiayai atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah. (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengalokasikan anggaran Perpustakaan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai kemampuan keuangan daerah. (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan bantuan kepada Perpustakaan yang tidak dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.