Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang PAJAK PENERANGAN JALAN.

Dalam yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Ambon; 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 3. Kepala Daerah adalah Walikota Ambon; 4. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kota Ambon; 5. Badan adalah bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lairmya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap badan usaha lainnya. 6. Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perusahaan Listrik Negara (Persero) 7. Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas Penggunaan Listrik Negara. 8. Pembukuan adalah suatu proses peacacatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan baru, kewajiban atau utang, modal, penghasiian atau biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa dan perhitungan rugi laba pada setiap tahun pajak terakhir 9. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang dapat disingkat adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah atau ketempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah 10. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dapat disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terhitung; 11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang dapat disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang taring, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar; 12. Surat Ketetapam Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selan jutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan ; 13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang ; 14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih l3ayar yang dapat disingkat SKPDLB adalah surat Keputusan yang menentukan kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak besar dari pajak yang terhitung atau tidak seharusnya terutang 15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ; 16. Surat Tagihan Pajak Daerah yang dapat disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi admin'strasi berupa bunga dan atau denda; 17. Surat Setoran Pajak Daerah yang dapat disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; 18. Kas Daerah adalah Kas Kota Ambon.