PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

PERDA Nomor 3 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek. 4. Bupati adalah Bupati Trenggalek. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek. 6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. 8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. 9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Pol PP dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparatur serta badan hukum terhadap Peraturan Daerah, serta menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. 12. Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib dan teratur. 13. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kegiatan sosial kemasyarakatan. 14. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan. 15. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Pol PP terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum. 16. Penegakan Peraturan Daerah adalah segala bentuk upaya yang dilakukan oleh Pol PP yang bersifat preemtif, preventif dan represif guna meningkatkan ketaatan masyarakat. 17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. 18. Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek.

BAB III

WEWENANG, TANGGUNGJAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Koreksi

Pemerintah Daerah berwenang: a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah; b. menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dalam wilayah Daerah yang menjadi kewenangannya; c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah maupun lintas Daerah; d. melakukan pembinaan masyarakat antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum; e. melakukan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat; dan f. melakukan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah. (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. MENETAPKAN kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah; b. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran; c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah. (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib: a. memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat serta melestarikan lingkungan hidup; b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; d. mengembangkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum; dan e. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IV

WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DESA

Pasal 7

Koreksi

Pemerintah Desa berwenang: a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Desa; b. menyelenggarakan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat dalam wilayah Desa yang menjadi kewenangannya; c. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa lain dan Pemerintah Daerah dalam upaya menciptakan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Daerah maupun lintas Daerah; d. melakukan pembinaan masyarakat di desanya antara lain melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum; e. melakukan penanganan gangguan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di desanya; f. melakukan penegakan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa; dan g. membentuk Satlinmas dan daya dukungnya.

Pasal 8

(1) Pemerintah Desa bertanggung jawab dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Desa. (2) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. MENETAPKAN kebijakan yang dapat menjamin terlaksananya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Desa; b. mewujudkan serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menghormati hukum, adat dan tradisi, serta mampu bersikap toleran; c. memberikan perlindungan dan rasa aman dalam masyarakat; dan d. menyelenggarakan pencegahan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di Desa. (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pemerintah Desa wajib: a. memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat serta melestarikan lingkungan hidup di Desa yang menjadi kewenangannya; b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat; d. mengembangkan Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparatur penegak hukum; dan e. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.

BAB Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Kewajiban Sat Pol PP

Pasal 12

Koreksi

Sat Pol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sat Pol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; d. pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, PPNS dan/atau aparatur lainnya; e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang- undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Important Person (VIP), termasuk pejabat negara dan tamu negara; c. pelaksanaan pengamanan dan Penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membantu pengamanan dan Penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah; e. membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan yang berskala massal; dan f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Sat Pol PP diberikan: a. sarana dan prasarana; b. peralatan dan perlengkapan; c. perlindungan jiwa, kesehatan dan hukum; dan d. fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB 1

Tugas dan Fungsi Sat Pol PP

Pasal 12

Koreksi

Sat Pol PP mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.

Pasal 13

Koreksi

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Sat Pol PP mempunyai fungsi: a. penyusunan program dan pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; b. pelaksanaan kebijakan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; c. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Daerah; d. pelaksanaan koordinasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik INDONESIA, PPNS dan/atau aparatur lainnya; e. pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan f. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f meliputi: a. mengikuti proses penyusunan peraturan perundang- undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah; b. membantu pengamanan dan pengawalan tamu Very Important Person (VIP), termasuk pejabat negara dan tamu negara; c. pelaksanaan pengamanan dan Penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. membantu pengamanan dan Penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum kepala Daerah; e. membantu pengamanan dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan yang berskala massal; dan f. pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Sat Pol PP diberikan: a. sarana dan prasarana; b. peralatan dan perlengkapan; c. perlindungan jiwa, kesehatan dan hukum; dan d. fasilitas lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

(1) Sat Pol PP berwenang: a. melakukan tindakan Penertiban terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; b. menindak Setiap Orang yang mengganggu Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat; c. fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat; d. melakukan tindakan penyelidikan terhadap Setiap Orang yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati; dan e. melakukan tindakan administratif terhadap Setiap Orang yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. (2) Wewenang Sat Pol PP dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui: a. pencegahan; b. pengawasan; dan c. Penertiban. (3) Dalam melaksanakan penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sat Pol PP dapat melibatkan pihak lain yang meliputi: a. Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berbatasan langsung; b. instansi vertikal; c. dinas terkait; d. Pemerintah Desa/kelurahan; e. kepala wilayah pedukuhan; dan f. ketua Rukun Warga (RW) dan/atau Rukun Tetangga (RT).

BAB Kedua

Tugas, Hak dan Kewajiban Satlinmas

Pasal 18

Koreksi

Satlinmas mempunyai tugas: a. membantu dalam penanggulangan bencana; b. membantu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; d. membantu penanganan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 19

Koreksi

(1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas: a. kepala satuan; b. kepala satuan tugas; c. komandan regu; dan d. anggota. (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Desa/lurah.

Pasal 20

(1) Kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh kepala Desa/lurah. (2) Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh kepala satuan. (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala satuan tugas. (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 21

Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri: a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; b. regu pengamanan; c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran; d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan e. regu dapur umum.

Pasal 22

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas, meliputi: a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat ke wilayah aman; dan e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 23

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas, meliputi: a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 24

Regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas meliputi: a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran; c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 25

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mempunyai tugas meliputi: a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 26

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e mempunyai tugas meliputi: a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

BAB 1

Tugas Satlinmas

Pasal 18

Koreksi

Satlinmas mempunyai tugas: a. membantu dalam penanggulangan bencana; b. membantu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; d. membantu penanganan keamanan, ketertiban dan ketenteraman dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan e. membantu upaya pertahanan negara.

Pasal 19

Koreksi

(1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 terdiri atas: a. kepala satuan; b. kepala satuan tugas; c. komandan regu; dan d. anggota. (2) Satlinmas berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada kepala Desa/lurah.

Pasal 20

(1) Kepala satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, secara ex-officio dijabat oleh kepala Desa/lurah. (2) Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b ditunjuk oleh kepala satuan. (3) Komandan regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh kepala satuan tugas. (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d, paling sedikit 10 (sepuluh) orang.

Pasal 21

Kepala satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) membawahi 5 (lima) regu yang terdiri: a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini; b. regu pengamanan; c. regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran; d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan e. regu dapur umum.

Pasal 22

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a mempunyai tugas, meliputi: a. melakukan upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini terhadap segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. menginformasikan dan melaporkan segala situasi yang dianggap berpotensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengkomunikasikan data dan informasi dari masyarakat mengenai potensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; d. melakukan evakuasi terhadap warga masyarakat dari wilayah lokasi terjadi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat ke wilayah aman; dan e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 23

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b mempunyai tugas, meliputi: a. melakukan pemantauan dan mewaspadai segala bentuk ancaman bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. meminimalisir dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; d. melakukan pendataan dan melaporkan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan e. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 24

Regu pertolongan pertama pada korban dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c mempunyai tugas meliputi: a. memberikan pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. memberikan pertolongan pertama pada kebakaran; c. melakukan pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 25

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d mempunyai tugas meliputi: a. melakukan pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. memberikan pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; c. melakukan evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan d. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 26

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e mempunyai tugas meliputi: a. mendirikan tenda darurat/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; b. membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; dan c. melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 27

Anggota Satlinmas berhak: a. mendapatkan pendidikan dan pelatihan; b. mendapatkan kartu tanda anggota Satlinmas; c. mendapatkan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang tugas operasional; d. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas; e. mendapatkan santunan apabila terjadi kecelakaan tugas; f. mendapatkan jaminan kesejahteraan dalam melaksanakan tugas; dan g. mendapatkan penghargaan bagi yang telah mengabdi selama 5 (lima) tahun dari kepala Desa, 10 (sepuluh) tahun dari Bupati, 20 (dua puluh) tahun dari Gubernur, dan 30 (tiga puluh) tahun dari Menteri Dalam Negeri.

Pasal 28

Anggota Satlinmas wajib: a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat; b. menaati disiplin dan berpegang teguh pada sumpah janji Satlinmas; c. membantu menyelesaikan permasalahan warga masyarakat yang dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan ketenteraman masyarakat; d. melaporkan secara berjenjang apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan Perlindungan Masyarakat; dan e. menciptakan suasana ketertiban umum, ketenteraman dan Perlindungan Masyarakat di lingkungan kerja masing- masing.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi Satlinmas diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang KETERTIBAN UMUM, KETENTERAMAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB Kesatu

Pasal 4

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Ketiga

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB VI

BAB Kesatu

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 2

Pasal 16

Pasal 17

BAB 3

Pasal 17

BAB Kedua

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 1

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB 2