Koreksi Pasal 27

(1) Bupati menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban terkait penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (2) Pertanggungjawaban Bupati dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. (3) Laporan Keterangan Pertangungjawaban Tahunan Bupati dilakukan dengan ukuran: a. tanggapan terhadap Nota Keuangan, jawaban Pemerintah Daerah, dan/atau pemandangan umum para anggota DPRD; b. hasil pemeriksaan terhadap Pemerintah Daerah oleh lembaga yang berwenang; dan c. informasi dan masukan dari masyarakat. (4) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan dilakukan dengan parameter rencana strategis yang menggambarkan visi, misi, tujuan, strategi, program, dan kegiatan Daerah.