Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Kerja Sama Desa

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat; 4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja ditingkat Kecamatan; 5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah; 6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA; 7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyarawatan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistim Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA . 8. Badan Permusyarawatan Desa selanjutnya disebut BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. 10. Kerjasama Desa adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antara desa atau desa dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu. 11. Perselisihan adalah perbedaan pendapat yang menimbulkan konflik antar desa atau desa dengan pihak ketiga dalam melaksanakan kerjasama. 12. Pihak Ketiga adalah Lembaga, Badan Hukum dan perorangan di luar pemerintahan desa. Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 61 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.