PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

PERDA Nomor 4 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat. 3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Barat. 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 51 10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa. 13. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang–undangan yang lebih tinggi. 14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat MENETAPKAN dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.

BAB IV

PERSIAPAN DAN PEMBAHASAN

Pasal 6

Koreksi

Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul BPD.

Pasal 7

Koreksi

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan baik secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Peraturan Desa. (2) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.

Pasal 8

(1) Rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Pemerintah Desa sebelum dibahas bersama BPD disosialisasikan terlebih dahulu pada masyarakat untuk mendapat masukan. (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat desa yang dipimpin Kepala Desa dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat. (3) Setelah mendapat masukan dari masyarakat Kepala Desa melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Desa untuk selanjutnya dibahas bersama BPD.

Pasal 9

(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal (7) disampaikan kepada BPD paling lama 2 x 24 jam sebelum rapat BPD dimulai. (2) Rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh : a. sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; dan b. Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 10

(1) Dalam hal jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari 2/3 (dua pertiga) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah. (2) Apabila rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Ketua BPD setelah mendengar pertimbangan anggota BPD yang hadir MENETAPKAN waktu rapat BPD berikutnya paling lama 7 (tujuh) hari setelah rapat pertama. (3) Bilamana rapat BPD berikutnya belum juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka rapat tetap dilaksanakan.

Pasal 11

Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa, dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama BPD.

Pasal 12

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, pungutan, dan penataan ruang yang telah disetujui bersama dengan BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi. (2) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut diterima. (3) Apabila Bupati belum memberikan hasil evaluasi Rancangan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat MENETAPKAN Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 13

Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dapat didelegasikan kepada Camat. Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 53

BAB V

PERSETUJUAN DAN PENETAPAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Rancangan Peraturan Desa yang akan ditetapkan harus disetujui minimal 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota BPD yang hadir. (2) Dalam hal musyawarah/mufakat tidak tercapai kata mufakat, Ketua BPD mengusulkan kepada anggota untuk diadakan pemungutan suara (voting).

Pasal 15

Koreksi

Apabila hasil pemungutan suara (Voting) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) disetujui oleh lebih dari 1/2 (setengah) anggota yang hadir maka Kepala Desa MENETAPKAN Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.

Pasal 16

(1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 17

(1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa tersebut. (2) Dalam hal Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanda tangani oleh Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Desa tersebut disetujui bersama oleh BPD dan Kepala Desa, maka Rancangan Peraturan Desa tersebut sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan. (3) Dalam hal sahnya Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kalimat pengesahannya berbunyi : Peraturan Desa ini dinyatakan sah. (4) Kalimat Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Peraturan Desa sebelum pengundangan naskah Peraturan Desa ke dalam Berita Daerah.

Pasal 18

Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.

Pasal 19

(1) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut. (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut.

Pasal 20

Peraturan Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 21

(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah. (2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah. Himpunan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 54

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB V

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB VI

Pasal 25

BAB VII

Pasal 26

BAB IX

Pasal 27

Pasal 28