Koreksi Pasal 6

(1) Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah menjalin kerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memenuhi syarat sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. berbadan hukum; b. terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; d. memiliki pengurus; dan e. memiliki program Bantuan Hukum.