PERDA

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

PERDA Nomor 7 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sragen. 5. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. 6. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat instansi yang berwenang dalam pembinaan pedagang kaki lima sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 7. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sragen. 8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah. 9. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah kecamatan. 10. Pedagang kaki lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap. 11. Lahan fasilitas umum adalah lahan yang dipergunakan untuk fasilitas umum sesuai dengan rencana tata ruang. 12. Kartu Tanda Daftar Usaha PKL yang selanjutnya disingkat KTDU PKL adalah izin penempatan PKL yang berupa surat dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti bagi PKL untuk menempati dan berusaha di lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. 13. Sarana dan prasarana usaha PKL adalah alat atau perlengkapan yang dipergunakan oleh PKL untuk menaruh barang yang diperdagangkan yang mudah dipindahkan dan dibongkar pasang, misalnya gerobak dengan dilengkapi roda. 14. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL di lahan fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah. 15. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas. 16. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah. 17. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 18. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.Penataan adalah penempatan lokasi dan tempat usaha PKL melalui relokasi, revitalisasi pasar, konsep event/festival dan pujasera.

BAB III

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN PKL

Pasal 4

Koreksi

(1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendataan PKL. (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan dengan cara antara lain: a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan; b. memetakan lokasi; dan c. melakukan validasi/pemutakhiran data. (3) Pendataan PKL dilakukan berdasarkan: a. identitas PKL; b. lokasi PKL; c. jenis tempat usaha; d. bidang usaha; dan e. modal usaha. (4) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL. (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendataan PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

(1) Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL. (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang membidangi urusan PKL bersama dengan camat dan lurah/kepala desa setempat. (3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penataan dan pemberdayaan PKL. (4) Pendaftaran PKL dilakukan terhadap 2 (dua) kategori, yaitu PKL lama dan PKL baru. (5) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada SKPD yang membidangi urusan PKL.

Pasal 6

(1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan kriteria sebagai berikut: a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara. (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan relokasi. (3) PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dengan kriteria sebagai berikut: a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi tidak sesuai peruntukannya; dan/atau b. PKL pada saat pendataan merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL setempat. (4) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan PKL.

BAB V

KTDU PKL

Pasal 9

Koreksi

(1) Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada lokasi yang ditetapkan dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki KTDU PKL. (2) Untuk memperoleh KTDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat(1), PKL yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati. (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri: a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan/atau Surat Keterangan Domisili; b. pas photo terbaru berwarna, ukuran 4 X 6 sebanyak 2 lembar; c. rekomendasi dari Lurah dan Camat; d. surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan lokasi usaha PKL (surat Izin dari pemilik lahan); e. mengisi formulir yang memuat tentang: 1. nama; 2. alamat/tempat tinggal/alamat tinggal; 3. bidang usaha yang dimohon; 4. waktu usaha; 5. perlengkapan yang dipergunakan; dan 6. jumlah modal usaha. f. mengisi formulir surat pernyataan yang berisi: 1. belum memiliki tempat usaha di tempat lain, dibuktikan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan; 2. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum. 3. tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha. 4. tidak memperdagangkan barang illegal. 5. tidak menambah atau merubah fasilitas umum yang di tempati. 6. tidak memindahtangankan kepada pihak lain. 7. kesanggupan mengosongkan/mengembalikan /menyerahkan lokasi usaha PKL kepada Pemerintah Daerah apabila lokasi tersebut sewaktu-waktu di butuhkan oleh Pemerintah Daerah tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun. (4) Jangka waktu berlakunya KTDU PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang; (5) Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian KTDU PKL ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam memberikan KTDU PKL, Pemerintah Daerah tidak memungut biaya.

Pasal 11

Pemegang KTDU PKL berhak: a. mendapatkan perlindungan, kenyamanan dan keamanan dalam menjalankan usaha; b. menggunakan tempat usaha sesuai dengan KTDU PKL; c. mendapat penataan dan pembinaan; d. difasilitasi untuk mendapatkan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana serta permodalan.

Pasal 12

Pemegang KTDU PKL wajib: a. memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan kesehatan lingkungan tempat usaha dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. menata sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; c. menempati sendiri tempat usaha sesuai izin yang dimilikinya; d. mengosongkan tempat usaha apabila Pemerintah Daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi; e. mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu usaha PKL dan ketentuan usaha PKL; f. mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha PKL; g. mengosongkan tempat usaha dan tidak meninggalkan sarana dan prasarana diluar jam operasional yang telah ditentukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; h. mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran; i. membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 13

Pemegang KTDU PKL dilarang: a. mendirikan bangunan permanen/semi permanen di lokasi PKL; b. mempergunakan tempat usaha sebagai tempat tinggal; c. menjual barang dagangan yang dilarang untuk diperjualbelikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. melakukan kegiatan usaha dilokasi PKL selain yang telah dinyatakan dalam KTDU PKL; e. mengalihkan KTDU PKL kepada pihak lain dalam bentuk apapun; f. melakukan kegiatan berdagang di jalan, trotoar , ruang terbuka hijau dan fasilitas umum kecuali lokasi tersebut telah ditetapkan oleh Bupati; g. melakukan kegiatan berdagang yang mengakibatkan kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kenyamanan terganggu; h. menggunakan tempat berdagang untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; i. meninggalkan/menyimpan tempat dan barang dagangan pada kawasan/tempat berdagang setelah selesai berjualan.

Pasal 14

(1) KTDU PKL dapat dicabut, apabila: a. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12; b. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13; c. Pemerintah Daerah akan menggunakan lokasi tersebut. (2) KTDU PKL dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila: a. jangka waktu KTDU PKL telah berakhir; b. pemegang KTDU PKL tidak melakukan kegiatan usaha dalam jangka waktu minimal 3 (tiga bulan) berturut-turut; c. atas permintaan secara tertulis dari pemegang KTDU PKL; d. pemegang KTDU PKL pindah lokasi; atau e. pemegang KTDU PKL meninggal dunia. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pencabutan KTDU PKL diatur dengan Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB IV

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

BAB VII

Pasal 16

BAB VIII

Pasal 17

BAB IX

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

BAB XI

Pasal 20

BAB XII

Pasal 21