Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. 2. Produk Hukum Daerah atau yang selanjutnya disigkat prokumda adalah produk hukum yang diterbitkan oleh Bupati atau DPRD dalam rangka pengaturan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 3. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen. 5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen. 6. Bupati adalah Bupati Sragen. 7. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 8. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. 9. Badan Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Balegda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD. 10. Tim Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Timlegda adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk melaksanakan tugas kajian dan legislasi dengan beranggotakan SKPD yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam pembentukan produk Hukum Daerah. 11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen. 12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen. ~ 4 ~ 13. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen. 14. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Sragen. 15. Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRDdengan persetujuan bersama Bupati. 16. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbupadalah Peraturan Gubernur dan/atau Peraturan Bupati/Walikota. 17. Peraturan Bersama Bupati yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Bupati. 18. Produk Hukum Daerah adalah Perda atau nama lainnya, Perkada, PB KDH dan Keputusan Bupati. 19. Keputusan Bupati adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 20. Program legislasi daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan perda yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis. 21. Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan perdakabupaten sebagai solusi terhadappermasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 22. Pengundangan adalah penempatan peraturan perundang- undangan dalam lembaran negara Republik INDONESIA, tambahan lembaran negara Republik INDONESIA, berita negara Republik INDONESIA, tambahan berita negara Republik INDONESIA, lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah. 23. Materi muatan peraturan perundang-undangan adalah materi yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan jenis, fungsi, dan hierarki peraturan perundang-undangan. 24. Lembaran daerah adalah lembaran daerah Kabupaten Sragen. 25. Peraturan Bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh Bupati sebagai petunjuk pelaksanaan Perda atau atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. 26. Peranserta masyarakat adalah keterlibatan perorangan atau kelompok masyarakat dalam proses pembentukan, persiapan dan pembahasan rancangan peraturan daerah. ~ 5 ~

(1) Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD atau ~ 14 ~ Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. (2) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Komisi/Gabungan Komisi/Badan/Alat Kelengkapan lain. (3) Penentuan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II. (4) PembicaraantingkatIsebagaimanadimaksudpadaayat(3) meliputi: a. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah; 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Peraturan Daerah; dan 3. tanggapandan/ataujawabanBupatiterhadap pemandangan umum fraksi. b. Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut: 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Peraturan Daerah; 2. pendapat kepala daerah terhadap rancanganperda; dan 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Bupati. c. pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya. (5) PembicaraantingkatIIsebagaimanadimaksudpadaayat(3) meliputi: a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan: 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/ pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan 2. permintaan persetujuan dari anggotasecara lisan oleh pimpinan rapat paripurna. b. pendapat akhir Bupati. (6) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak. ~ 15 ~