Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sampah

Sasaran pengelolaan sampah adalah : 1. mewujudkan tata kelola sampah yang baik di daerah; 2. mewujudkan pemenuhan hak dasar atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; 3. mencegah terhadap dampak negatif sampah; 4. meningkatkan peran pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat dalam pengelolaan sampah; 5. menerapkan pola pengelolaan sampah yang meliputi : pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, pemanfaatan kembali dan pengolahan sampah di TPA.

(1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah adalah meliputi: a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; c. sampah spesifik. (2) Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. (3) Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/ atau fasilitas lainnya. (4) Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/ atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Dinas menyusun rencana pengelolaan penyelenggaraan dan kebutuhan sarana prasarana pengelolaan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: 1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; 2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan pengelolaan sampah; 3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah; 4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; 6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan 7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standard minimal lokasi pengelolaan akhir sampah; b. MENETAPKAN kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan daerah propinsi; c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; e. MENETAPKAN lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah; f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannnya. (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) SKPD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah. (2) Camat bertanggung jawab dalam membantu atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. (3) Lurah/Kepala desa membantu bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenali pengelolaan sampah di wilayahnya masing- masing.

Pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri atas: 1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; 2. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan pengelolaan sampah; 3. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, pengelolaan dan pemanfaatan sampah; 4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah; 5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah; 6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan 7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

(1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan: a. mengatur pengelolaan sampah dari sumber sampah ke TPS, kemudian ke TPA dengan mengacu kriteria dan standard minimal lokasi pengelolaan akhir sampah; b. MENETAPKAN kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan daerah propinsi; c. menyelenggarakan pengelolaan sampah di daerah sesuai dengan norma, standard, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain; e. MENETAPKAN lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah; f. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah; dan g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannnya. (2) Penetapan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu dan TPA sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) SKPD bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di Daerah. (2) Camat bertanggung jawab dalam membantu atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. (3) Lurah/Kepala desa membantu bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya. (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenali pengelolaan sampah di wilayahnya masing- masing.

(1) Setiap orang berhak: a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap pedagang dan/atau penjaja wajib menyediakan tempat sampah. (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya. (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke tempat sampah. (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.

(1) Setiap orang atau badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS. (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.

(1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya. (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan volume sampah yang dihasilkan.

Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 sekurang-kurangnya tertutup dan rapi.

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan SKPD.

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan pengelolaan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Produsen wajib mengelola dan mengurangi kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

(1) Setiap orang berhak: a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah; c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah; d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA; dan e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap pedagang dan/atau penjaja wajib menyediakan tempat sampah. (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk tempat sampah yang berasal dari kegiatan usahanya. (3) Sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dibuang ke tempat sampah. (4) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.

(1) Setiap orang atau badan yang menguasai atau mengelola dan atau menempati suatu kompleks perumahan, perkantoran, pertokoan, pasar, jenis usaha, jasa dan bangunan lain yang sejenis wajib membersihkan jalan, saluran-saluran, taman dan jalur hijau yang ada di lingkungannya dari sampah. (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penyediaan tempat sampah dan membuang sampah ke TPS. (3) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan volume dan jenis sampah yang dihasilkan.

(1) Setiap pemilik dan atau pengemudi kendaraan umum maupun perorangan wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraannya. (2) Tempat sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan volume sampah yang dihasilkan.

Tempat sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 sekurang-kurangnya tertutup dan rapi.

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan suatu keramaian wajib membersihkan lingkungan tempat diadakannya keramaian dari sampah dan membuangnya ke TPA. (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara dapat berkoordinasi dengan SKPD.

Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.

Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan pengelolaan sampah pada kemasan dan/atau produknya.

Produsen wajib mengelola dan mengurangi kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masyarakat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah nyaman, dan sehat; b. mendapatkan pelayanan kebersihan yang terbaik dalam pengelolaan sampah; c. memanfaatkan dan mengolah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah; dan e. mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah.

(1) Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA. (2) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah : a. menerapkan konsep recycle, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi; b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkunagn dan meminimasilsasi sampah; c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produksi; d. membayar tarif retribusi pengelolaan sampah; e. membantu upaya pengurangan/ pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap penyelanggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

Setiap pelaku usaha berhak mendapatkan layanan di bidang persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, meliputi: a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah nyaman, dan sehat; b. mendapatkan pelayanan kebersihan yang terbaik dalam pengelolaan sampah; c. memanfaatkan dan mengolah sampah sesuai dengan ketentuan yang berlaku; d. berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah; dan e. mendapatkan informasi mengenai pengelolaan sampah.

(1) Setiap industri dan/atau kegiatan usaha wajib membuang sampah yang tidak termasuk bahan berbahaya dan beracun atau yang dapat menimbulkan gangguan lingkungan hidup langsung ke TPA. (2) Kewajiban pelaku usaha dalam pengelolaan sampah adalah : a. menerapkan konsep recycle, teknologi ramah lingkungan dan nir limbah dalam berproduksi; b. mengemas produk dengan menggunakan bahan ramah lingkunagn dan meminimasilsasi sampah; c. mengoptimalkan bahan daur ulang sebagai bahan baku produksi; d. membayar tarif retribusi pengelolaan sampah; e. membantu upaya pengurangan/ pemanfaatan sampah yang dilakukan pemerintah daerah dan masyarakat.

Pelaku usaha bertanggungjawab terhadap penyelanggaraan pengelolaan sampah di lingkungannya.

(1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Bupati. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. pengelolaan sampah. Paragraf Kesatu Pengurangan Sampah

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendaur ulang sampah; dan/ atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. MENETAPKAN target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemerataan produk-produk daur ulang. (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf Kedua Pengelolaan Sampah

(1) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi : a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

(1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a. pengurangan sampah; dan b. pengelolaan sampah. Paragraf Kesatu Pengurangan Sampah

(1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. pendaur ulang sampah; dan/ atau c. pemanfaatan kembali sampah. (2) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: a. MENETAPKAN target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemerataan produk-produk daur ulang. (3) Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam. (4) Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/ atau mudah diurai oleh proses alam. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan: a. insentif kepada setiap orang yang melakukan pengurangan sampah; dan b. disinsentif kepada setiap orang yang tidak melakukan pengurangan sampah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, bentuk, dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. Paragraf Kedua Pengelolaan Sampah

(1) Kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi : a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/ atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/ atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati

(1) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (2) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai pengelolaan sampah spesifik sebegaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama- sama dapat memberikan kompensasi kepada orang, sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. piaya kesehatan dan engobatan, dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negative dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Sumber anggaran untuk pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah daerah secara sendiri-sendiri atau bersama- sama dapat memberikan kompensasi kepada orang, sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. piaya kesehatan dan engobatan, dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai dampak negative dan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan semua pihak. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan instansi lain baik instansi pemerintah maupun swasta dan dari dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan semua pihak. (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama dan/atau pembuatan usaha bersama pengelolaan sampah. (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Pemerintah daerah dapat bermitra dengan instansi lain baik instansi pemerintah maupun swasta dan dari dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. (3) Tata cara pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak ketiga dan/atau pengelola sampah dapat memanfaatkan prasarana dan sarana pengelolaan sampah yang dimiliki SKPD.

(1) SKPD mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang pengelolaan sampah kepada instansi terkait dan masyarakat. (2) SKPD membentuk dan mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah sebagai pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sistem informasi dan data pengelolaan sampah sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh masyarakat dan seluruh pengguna data dan informasi.

(1) Dalam memberikan pelayanan di bidang persampahan Pemerintah Daerah dapat memungut Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. (2) Ketentuan mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

(1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui: a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; b. perumusan kebijakan pengelolaan sampah; c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan; dan/atau d. Berpartisipasi aktif dalam pengelolaan sampah. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Setiap orang dilarang: a. memasukkan sampah ke daerah; b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun; c. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis; d. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan; e. membakar sampah dan kotoran lainnya di pekarangan rumah, di jalan, jalur hijau, taman, di dalam TPS, disekitar TPS, TPA dan tenpat-tempat umum lainnya; f. buang air besar (hajat besar) dan buang air kecil (hajat kecil) di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan tempat umum; g. mengeruk atau mengais sampah di TPS, kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; h. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan; i. membuang sampah di TPS diluar waktu yang telah ditentukan; j. membuang sampah klinis dan limbah B3 lainnya ke TPS dan TPA; k. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan; l. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan; m. melakukan pengelolaan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau n. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.

(1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD. (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan dunia usaha. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

(1) SKPD melakukan pengawasan teradap penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemrintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh SKPD. (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan dunia usaha. (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bekerjasama dengan instansi terkait, masyarakat dan/atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.

(1) SKPD melakukan pengawasan teradap penyelenggaraan pengelolaan sampah. (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati secara berkala.

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pengelola sampah dilaksanakan oleh pemerintah daerah, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. (2) Pengawasan yang dilakukan oleh pemrintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada norma, standar, prosedur, dan kriteria pengawasan yang berlaku. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah; dan b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Setiap sengketa wajib diselesaikan dengan musyawarah. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. (3) Apabila dalam penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas: a. sengketa antara pemerintah daerah dengan pengelola sampah; dan b. sengketa antara pengelola sampah dengan masyarakat. (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan. (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Setiap sengketa wajib diselesaikan dengan musyawarah. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. (3) Apabila dalam penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.

Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap peraturan daerah ini. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan; e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan , serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan lembaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan; g. meyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; h. memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentian penyidikan; k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab UNDANG-UNDANG Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(1) Setiap perbuatan yang melanggar hukum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan tidak mengurangi sanksi pidana yang melanggar Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali; c. pencabutan perizinan. (2) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Barangsiapa secara melawan hukum dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standard, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/ atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam : Pasal 12 ayat (1) dan (2); Pasal 13 ayat (1); Pasal 14 ayat (1); Pasal 16 ayat (1); Pasal 17; Pasal 19; Pasal 20; Pasal 24; Pasal 26; dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/ atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah pelanggaran.

Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Disahkan di Sragen pada tanggal 27 Januari 2014 BUPATI SRAGEN, Cap+Ttd AGUS FATCHUR RAHMAN Diundangkan di Sragen pada tanggal 27 Januari 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, Cap+Ttd TATAG PRABAWANTO B. LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Juli Wantoro, SH,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19660706 199203 1 010