PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

PERDA Nomor 2 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sragen. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Sragen. 4. Camat adalah perangkat daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat kecamatan dalam kabupaten Sragen. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen. 9. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang membantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. 10.Perangkat Desa lainnya adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Unsur Kewilayahan. 11.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. 13.Tanah Kas Desa adalah seluruh tanah yang dikuasai dan menjadi kekayaan desa serta merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa dan dipergunakan untuk kepentingan umum skala desa. 14.Tanah bengkok adalah tanah kas desa yang dipergunakan untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini. 15.Jasa pengabdian adalah imbalan jasa yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena habis masa jabatannya. 16.Uang duka adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia pada saat masih menjabat.

BAB II

PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Koreksi

(1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan. (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan desa. Pasal 3 (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten. (2) Besarnya penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sama dengan Upah Minimum Regional Kabupaten. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) tidak diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, TNI atau POLRI.

Pasal 5

(1) Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Jenis tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain : a. Tunjangan jabatan; b. Tunjangan isteri/suami; c. Tunjangan anak; d. Tunjangan kesehatan; e. Tunjangan lain-lain; (3) Akumulasi tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa dengan ketentuan sebagai berikut : a. Kepala Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 4,0000 Ha. b. Sekretaris Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 2,0000 Ha. c. Kebayan Desa setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,5000 Ha. d. Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,0000 Ha. e. Petugas Teknis Lapangan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 1,0000 Ha. f. Pelaksana/Pembantu Kepala Urusan setara dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa seluas maksimal 0,5000 Ha. (4) Bagi Desa-Desa yang tanah kas desanya terbatas, prosentase besarnya tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa harus diatur secara berimbang. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS, TNI atau POLRI tidak berhak mendapatkan Tunjangan lainnya tetapi diberikan tambahan penghasilan sebesar 50 % (lima puluh per seratus) dari pengelolaan tanah eks bengkok.

Pasal 7

(1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya, selama masa pemberhentian sementara tersebut yang bersangkutan diberikan penghasilan tetap sebesar 50 % (lima puluh perseratus) dan tidak mendapatkan tunjangan lainnya (2) Penjabat (Pj) Kepala Desa atau Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya sebesar 25 % (dua puluh lima per seratus) dari tunjangan lainnya Kepala Desa atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 8

(1) Kepala Desa atau Perangkat Desa yang dibebastugaskan dari jabatannya, yang bersangkutan menerima penghasilan tetap dan tunjangan lainnya kecuali tunjangan jabatan. (2) Yang Melaksanakan Tugas (YMT) Kepala Desa atau Perangkat Desa tidak diberikan tambahan tunjangan lainnya dari jabatan yang dirangkapnya.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19