PERDA

Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Sragen.

PERDA Nomor 15 Tahun 2008

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB 1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 5

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan; b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Rencana Program; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Ekonomi, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Pengembangan Dunia Usaha; 2. Sub Bidang Pertanian. d. Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat; 2. Sub Bidang Sosial Budaya. e. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari : 1. Sub Bidang Prasarana Wilayah; 2. Sub Bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup. f. Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan ; 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah; b. pengkoordinasian penyusunan kepegawaian daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Perencanaan; 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai. d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Pengadaan Kepegawaian; 2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian. e. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Kepegawaian, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; 2. Sub Bidang Pemberhentian Kepegawaian. f. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Kepegawaian; 2. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 7

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis kepegawaian daerah; b. pengkoordinasian penyusunan kepegawaian daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Penyusunan Program ; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum. c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Perencanaan; 2. Sub Bidang Pengembangan Pegawai. d. Bidang Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Pengadaan Kepegawaian; 2. Sub Bidang Mutasi Kepegawaian. e. Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Kepegawaian, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai; 2. Sub Bidang Pemberhentian Kepegawaian. f. Bidang Dokumentasi dan Pengolahan Data, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengolahan dan Pelaporan Kepegawaian; 2. Sub Bidang Dokumentasi Kepegawaian. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; b. pengkoordinasian penyusunan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari : 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemilu, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi, Etika, dan Pendidikan Politik. d. Bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Bangsa; 2. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan. e. Bidang Penanganan Masalah, terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisa dan Strategi Potensi Konflik; 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Masalah. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan SDM; 2. Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 9

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; b. pengkoordinasian penyusunan teknis kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik, dan perlindungan masyarakat; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari : 1. Sub Bidang Fasilitasi Pemilu, Organisasi Politik dan Organisasi Masyarakat; 2. Sub Bidang Pengembangan Partisipasi, Etika, dan Pendidikan Politik. d. Bidang Kesatuan dan Ketahanan Bangsa, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Ideologi, Kewaspadaan Nasional dan Bela Bangsa; 2. Sub Bidang Pembauran dan Wawasan Kebangsaan. e. Bidang Penanganan Masalah, terdiri dari : 1. Sub Bidang Analisa dan Strategi Potensi Konflik; 2. Sub Bidang Pencegahan dan Penanganan Masalah. f. Bidang Perlindungan Masyarakat, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat dan Peningkatan SDM; 2. Sub Bidang Penanggulangan dan Penanganan Bencana. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

(1) Badan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perijinan terpadu. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perijinan; b. pengkoordinasian penyusunan teknis perijinan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(3) Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, terdiri dari ; (1) Sub Bidang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Capil; (2) Sub Bidang Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan. d. Bidang Perijinan Jasa Usaha , terdiri dari ; (1) Sub Bidang Perijinan Indagkop dan Reklame; (2) Sub Bidang Perijinan Perhubungan, Pariwisata, SIUJK, K3. e. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari : (1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan, HO; (2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan. f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : (1) Sub Bidang Perencanaan dan Promosi; (2) Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 4

Badan Perijinan Terpadu

Pasal 11

(1) Badan Perijinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perijinan terpadu. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perijinan Terpadu menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perijinan; b. pengkoordinasian penyusunan teknis perijinan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

(3) Susunan Organisasi Badan Perijinan Terpadu terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; 2) Sub Bagian Keuangan; 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, terdiri dari ; (1) Sub Bidang Pelayanan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Capil; (2) Sub Bidang Informasi, Dokumentasi, dan Penanganan Pengaduan. d. Bidang Perijinan Jasa Usaha , terdiri dari ; (1) Sub Bidang Perijinan Indagkop dan Reklame; (2) Sub Bidang Perijinan Perhubungan, Pariwisata, SIUJK, K3. e. Bidang Perijinan Tertentu, terdiri dari : (1) Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, Ijin Mendirikan Bangunan, HO; (2) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan Kesehatan. f. Bidang Penanaman Modal, terdiri dari : (1) Sub Bidang Perencanaan dan Promosi; (2) Sub Bidang Kerja Sama dan Pengawasan. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (4) Bagan Organisasi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 13

(1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana , pemberdayaan masyarakat, dan desa; b. pengkoordinasian penyusunan teknis keluarga berencana, pemberdayaan, masyarakat, dan desa; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan desa; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari : 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera. d. Bidang Informasi Pengolahan Data dan Analisis Program, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga; 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Analisis Program. e. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Desa; 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Prasarana Desa; 2. Sub Bidang Pengembangan Lingkungan dan Pemukiman. g. UPTB h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 5

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa

Pasal 13

(1) Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan desa. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis keluarga berencana , pemberdayaan masyarakat, dan desa; b. pengkoordinasian penyusunan teknis keluarga berencana, pemberdayaan, masyarakat, dan desa; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, dan desa; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Susunan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi; 2. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; 3. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari : 1. Sub Bidang Keluarga Berencana; 2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera. d. Bidang Informasi Pengolahan Data dan Analisis Program, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pendataan dan Informasi Keluarga; 2. Sub Bidang Pengolahan Data dan Analisis Program. e. Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Penanggulangan Kemiskinan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Keluarga dan Kelembagaan Desa; 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan. f. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Bina Prasarana Desa; 2. Sub Bidang Pengembangan Lingkungan dan Pemukiman. g. UPTB h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

(1) Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; b. pengkoordinasian penyusunan pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Diklat Ketrampilan Masyarakat, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Pelatihan; 2. Sub Bidang Hasil Pelatihan. d. Bidang Diklat Pegawai, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan; 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis. e. Bidang Penelitian Pengembangan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya; 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Teknologi. f. Bidang Sertifikasi dan Penempatan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Sertifikasi; 2. Sub Bidang Penempatan. g. UPTB h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 6

Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan

Pasal 15

(1) Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; b. pengkoordinasian penyusunan pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan pelatihan dan penelitian pengembangan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Susunan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari : 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Diklat Ketrampilan Masyarakat, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Pelatihan; 2. Sub Bidang Hasil Pelatihan. d. Bidang Diklat Pegawai, terdiri dari ; 1. Sub Bidang Diklat Kepemimpinan; 2. Sub Bidang Diklat Fungsional dan Teknis. e. Bidang Penelitian Pengembangan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Pemerintahan dan Sosial Budaya; 2. Sub Bidang Penelitian Pengembangan Ekonomi dan Teknologi. f. Bidang Sertifikasi dan Penempatan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Sertifikasi; 2. Sub Bidang Penempatan. g. UPTB h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Pendidikan Pelatihan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

(1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengkajian Teknis Dampak Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup. d. Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup. e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan; 2. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman. f. Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penataan Keindahan Kota dan Penerangan Jalan; 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Aset Khusus. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 7

Badan Lingkungan Hidup

Pasal 17

(1) Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup; (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Lingkungan Hidup, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup lingkungan hidup; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup lingkungan hidup; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pengkajian Dampak, Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengkajian Teknis Dampak Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengembangan Kapasitas dan Teknologi Lingkungan Hidup. d. Bidang Pengendalian Pemulihan dan Pengamanan Lingkungan Hidup, terdiri dari: 1. Sub Bidang Pengendalian dan Pemulihan Lingkungan Hidup; 2. Sub Bidang Pengamanan Lingkungan Hidup. e. Bidang Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan; 2. Sub Bidang Pengelolaan Pertamanan dan Pemakaman. f. Bidang Keindahan Kota dan Pergedungan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Penataan Keindahan Kota dan Penerangan Jalan; 2. Sub Bidang Pengelolaan dan Pemanfaatan Gedung Aset Khusus. g. UPTB; h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 19

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyuluhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup penyuluhan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup penyuluhan ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program Penyuluhan dan Perencanaan Evaluasi Pelaporan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Program Penyuluhan; 2. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. d. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari: 1. Sub Bidang Kelembagaan; 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia. e. Bidang Informasi dan Teknologi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Informasi; 2. Sub Bidang Teknologi. f. UPTB. g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 8

Badan Pelaksana Penyuluhan

Pasal 19

(1) Badan Pelaksana Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyuluhan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana Penyuluhan menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup penyuluhan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup penyuluhan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup penyuluhan ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Susunan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Umum; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Kepegawaian. c. Bidang Program Penyuluhan dan Perencanaan Evaluasi Pelaporan, terdiri dari : 1. Sub Bidang Program Penyuluhan; 2. Sub Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. d. Bidang Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia, terdiri dari: 1. Sub Bidang Kelembagaan; 2. Sub Bidang Sumber Daya Manusia. e. Bidang Informasi dan Teknologi, terdiri dari : 1. Sub Bidang Informasi; 2. Sub Bidang Teknologi. f. UPTB. g. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Organisasi Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

(1) Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Usaha Milik Daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup Pemberdayaan Usaha Milik Daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pemberdayaan usaha milik daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pemberdayaan usaha milik daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Pasal 22 (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah, terdiri dari : a. Kepala; b. Sekretariat, terdiri dari: 1. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan; 2. Sub Bagian Keuangan; 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. c. Bidang Pembinaan Perbankan Daerah, terdiri dari : 1. Sub Bidang Perbankan; 2. Sub Bidang Non Perbankan; d. Bidang Pembinaan Usaha Daerah, terdiri dari: 1. Sub Bidang Perusahaan Daerah; 2. Sub Bidang Non Perusahaan Daerah; e. Bidang Pengembangan dan Kerjasama Usaha Derah, terdiri dari : 1. Sub Bidang Pengembangan Usaha; 2. Sub Bidang Kerjasama Usaha. f. Kelompok Jabatan Fungsional (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Usaha Milik Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 11

Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal 25

(1) Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Perputakaan Daerah menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang perpustakaan daerah; b. pengkoordinasian penyusunan perpustakaan daerah; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan daerah; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengadaan, Pengolahan dan Pelestarian Bahan Pustaka; d. Seksi Layanan Perpustakaan dan Informasi; e. Seksi Pembinaan, Penelitian, dan Pengembangan Perpustakaan; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

(1) Kantor Pengelola Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang data elektronik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengelola Data Elektronik, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pengelola data elektronik; b. pengkoordinasian penyusunan data elektronik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data elektronik; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik, terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengolahan Data; d. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data; e. Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 12

Kantor Pengelola Data Elektronik

Pasal 27

(1) Kantor Pengelola Data Elektronik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang data elektronik. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Pengelola Data Elektronik, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang pengelola data elektronik; b. pengkoordinasian penyusunan data elektronik; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang data elektronik; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 28

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik, terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Pengolahan Data; d. Seksi Jaringan dan Komunikasi Data; e. Seksi Sistem Informasi dan Aplikasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kantor Pengelola Data Elektronik sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 29

(1) Kantor Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang arsip dan dokumentasi. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor Arsip dan Dokumentasi, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis perencanaan bidang arsip dan dokumentasi; b. pengkoordinasian penyusunan arsip dan dokumentasi; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang arsip dan dokumentasi ; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 30

(1) Susunan Organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi terdiri dari : a. Kepala; b. Sub Bagian Tata Usaha; c. Seksi Program dan Pengembangan Arsip; d. Seksi Pengelolaan dan Penyusutan Arsip; e. Seksi Dokumentasi; f. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Kantor Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB Keempat

LTD Berbentuk Rumah Sakit Umum

Pasal 31

(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari : a. Direktur; b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri dari ; 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari : a). Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan; b). Sub Bidang Pelayanan Penunjang; 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari : a). Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; b). Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Keperawatan. 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan, terdiri dari : a). Sub Bidang Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan; b). Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerja Sama. c. Wakil Direktur Umum, terdiri dari : 1. Bagian Sekretariat, terdiri dari : a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Perlengkapan. 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan, terdiri dari : a) Sub Bagian Rekam Medis; b) Sub Bagian Teknologi Informasi dan Promosi; c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 3. Bagian Keuangan, terdiri dari : a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana; b) Sub Bagian Perbendaharaan; c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi. d. Instalasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB 14

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen

Pasal 31

(1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan umum kesehatan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Rumah Sakit Umum Daerah, menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pelayanan umum kesehatan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati; b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam lingkup pelayanan umum kesehatan; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 32

(1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari : a. Direktur; b. Wakil Direktur Pelayanan dan Mutu, terdiri dari ; 1. Bidang Pelayanan, terdiri dari : a). Sub Bidang Pelayanan Medis dan Rujukan; b). Sub Bidang Pelayanan Penunjang; 2. Bidang Keperawatan, terdiri dari : a). Sub Bidang Pelayanan dan Asuhan Keperawatan; b). Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Keperawatan. 3. Bidang Peningkatan Mutu dan Pendidikan, terdiri dari : a). Sub Bidang Pendidikan Latihan dan Penelitian Pengembangan; b). Sub Bidang Peningkatan Mutu dan Kerja Sama. c. Wakil Direktur Umum, terdiri dari : 1. Bagian Sekretariat, terdiri dari : a) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga; b) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; c) Sub Bagian Perlengkapan. 2. Bagian Rekam Medis dan Perencanaan, terdiri dari : a) Sub Bagian Rekam Medis; b) Sub Bagian Teknologi Informasi dan Promosi; c) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. 3. Bagian Keuangan, terdiri dari : a) Sub Bagian Penyusunan Anggaran dan Mobilisasi Dana; b) Sub Bagian Perbendaharaan; c) Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi. d. Instalasi; e. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH

Pasal 36

Kepala Bidang dan Kepala UPTB menyampaikan laporan kepada Kepala Badan, Sekretaris menyusun laporan berkala kepada Bupati.

Pasal 37

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 39

(1) Pejabat Struktural dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya. (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan. (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 40

Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor, Kepala Sub. Bagian Tata Usaha menyusun laporan berkala kepada Bupati.

Pasal 41

Direktur RSUD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan ketentuan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya Direktur RSU, Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Sub. Bidang, Kepala Sub. Bagian, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal dalam lingkungan masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah serta instansi vertikal di Kabupaten Sragen sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 43

(1) Pejabat Struktural dalam lingkungan RSUD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (2) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasannya. (3) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan laporan. (4) Pejabat Struktural berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuatu yang terjadi.

Pasal 44

Wakil Direktur, Kepala Bidang, dan Kepala Bagian menyampaikan laporan kepada Direktur, selanjutnya Kepala Bagian Sekretariat menyusun laporan berkala kepada Bupati.