Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk melakukan pengaturan pelaksanaan pemberian IUJK.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang- undangan guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik; b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat; c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumberdaya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

(1) Jenis usaha jasa konstruksi meliputi: a. jasa konsultansi perencanaan konstruksi; b. jasa pelaksanaan konstruksi; dan c. jasa konsultansi pengawasan konstruksi. (2) BUJK dapat berbentuk usaha orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum. (3) Bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum dan spesialis; (4) Bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi terdiri atas usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

(1) Klasifikasi bidang usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi meliputi: a. arsitektur; b. rekayasa (engineering); c. penataan ruang; dan d. jasa konsultansi lainnya. (2) Klasifikasi bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi meliputi: a. bangunan gedung; b. bangunan sipil; c. instalasi mekanikal dan elektrikal; dan d. jasa pelaksanaan konstruksi lainnya.

(1) Layanan usaha jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi dapat dilakukan secara terintegrasi. (2) Layanan usaha yang dapat dilakukan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rancang bangun (design and build); b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi (engineering, procurement, and construction); c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi (turn-key project); dan /atau d. penyelenggaraan pekerjaan berbasis kinerja (performance based). (3) Layanan usaha yang dilaksanakan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbadan hukum.

Ketentuan tentang pembagian subklasifikasi bidang usaha jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi diatur sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selaku pelaksana kontruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbahaya kecil. (2) Bentuk usaha yang ditakukan oleh usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selaku perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. kualifikasi usaha besar; b. kualifikasi usaha menengah; c. kualifikasi usaha kecil.

(1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki subkualifikasi: a. subkualifikasi kecil 1; b. subkuatifikasi kecil 2; c. subkualifikasi menengah 1; d. subkualifikasi menengah 2; e. subkualifikasi besar. (2) Badan usaha jasa pelaksanaan memiliki subkualifikasi: a. subkualifikasi kecil 1; b. subkualifikasi kecil 2; c. subkualifikasi kecil 3; d. subkualifikasi menengah 1; e. subkualifikasi menengah 2; f. subkualifikasi besar 1; dan g. subkualifikasi besar 2. (3) Ketentuan mengenai pembagian subkualifikasi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Pembagian subkualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi: a. kekayaan bersih; b. jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi; c. pengalaman; d. penanggung jawab klasifikasi (PJK); e. penanggung jawab teknik (PJT); f. penanggung jawab badan usaha (PJBU); g. kemampuan melaksanakan pekerjaan; h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi. (2) Pembagian subkualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi: a. kekayaan bersih; b. pengalaman; c. penanggung jawab klasifikasi (PJK); d. penanggung jawab teknik (PJT); e. penanggung jawab badan usaha (PJBU); f. kemampuan melaksanakan pekerjaan; g. jumlah paket sesaat; h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi. (3) Penentuan mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan konstruksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Bentuk usaha yang dilakukan oleh usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selaku pelaksana kontruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi beresiko kecil, berteknologi sederhana dan berbahaya kecil. (2) Bentuk usaha yang ditakukan oleh usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) selaku perencanaan konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Kualifikasi BUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi: a. kualifikasi usaha besar; b. kualifikasi usaha menengah; c. kualifikasi usaha kecil.

(1) Badan usaha jasa perencanaan dan pengawasan memiliki subkualifikasi: a. subkualifikasi kecil 1; b. subkuatifikasi kecil 2; c. subkualifikasi menengah 1; d. subkualifikasi menengah 2; e. subkualifikasi besar. (2) Badan usaha jasa pelaksanaan memiliki subkualifikasi: a. subkualifikasi kecil 1; b. subkualifikasi kecil 2; c. subkualifikasi kecil 3; d. subkualifikasi menengah 1; e. subkualifikasi menengah 2; f. subkualifikasi besar 1; dan g. subkualifikasi besar 2. (3) Ketentuan mengenai pembagian subkualifikasi menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(1) Pembagian subkualifikasi usaha jasa perencanaan dan pengawasan konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi: a. kekayaan bersih; b. jumlah dan kualifikasi tenaga ahli untuk subklasifikasi/klasifikasi; c. pengalaman; d. penanggung jawab klasifikasi (PJK); e. penanggung jawab teknik (PJT); f. penanggung jawab badan usaha (PJBU); g. kemampuan melaksanakan pekerjaan; h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi. (2) Pembagian subkualifikasi usaha jasa pelaksana konstruksi ditentukan berdasarkan persyaratan dan kemampuan yang meliputi: a. kekayaan bersih; b. pengalaman; c. penanggung jawab klasifikasi (PJK); d. penanggung jawab teknik (PJT); e. penanggung jawab badan usaha (PJBU); f. kemampuan melaksanakan pekerjaan; g. jumlah paket sesaat; h. batasan nilai suatu pekerjaan; dan i. maksimum jumlah klasifikasi dan subklasifikasi. (3) Penentuan mengenai pembagian subkualifikasi usaha jasa perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan konstruksi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK: a. mengedepankan pelayanan prima; b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

(1). Usaha orang perseorangan yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki KTDUJK. (2). Badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.

(1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk BPTPM untuk memberikan IUJK. (3) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di daerah. (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPTPM atas nama Bupati (5) IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis.

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri dari pegawai negeri dari SKPD teknis terkait. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK: a. mengedepankan pelayanan prima; b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

(1). Usaha orang perseorangan yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki KTDUJK. (2). Badan usaha yang bergerak di bidang jasa konstruksi wajib memiliki IUJK.

(1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan. (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjuk BPTPM untuk memberikan IUJK. (3) IUJK diberikan kepada BUJK yang berdomisili di daerah. (4) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPTPM atas nama Bupati (5) IUJK dapat diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim teknis.

(1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) terdiri dari pegawai negeri dari SKPD teknis terkait. (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

(1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPTPM. (2) Proses pemberian IUJK meliputi: a. permohonan izin baru; b. permohonan perpanjangan izin; c. permohonan perubahan data; d. permohonan penutupan izin; dan/atau e. permohonan tanda daftar orang perseorangan.

(1) Permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. menyerahkan fotokopi akte pendirian BUJK; c. menyerahkan data perusahaan BUJK atau company profile; d. menyerahkan fotokopi (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; e. menyerahkan fotokopi sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat keterampilan kerja dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; f. menyerahkan fotokopi kartu penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggungjawab utama badan usaha (PJU- BU); g. menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap bidang. h. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. i. surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial sesuai peraturan yang berlaku. (2) Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. menyerahkan IUJK asli yang masa berlakunya telah habis; c. menyerahkan fotokopi akte pendirian BUJK; d. menyerahkan fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diperbarui oleh Lembaga dengan memperlihatkan bukti sertifikat aslinya; e. menyerahkan fotokopi bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya; f. menyerahkan laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; dan g. menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap bidang; h. menyerahkan fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; i. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. j. menyerahkan surat keterangan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setempat. (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk mengganti alamat: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat yang diketahui oleh Camat; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU). 6. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. b. untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dari pimpinan BUJK yang baru. 6. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. c. untuk mengganti nama perusahaan: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat yang diketahui oleh Camat; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan akte penggantian nama perusahaan. d. untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 4. menyerahkan fotocopi kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan dan menunjukkan kontrak aslinya. e. untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diperbarui oleh Lembaga dengan memperlihatkan bukti sertifikat aslinya. (4) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan b. menyerahkan IUJK yang asli; dan c. menyerahkan surat pajak nihil yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(1) BUJK yang ingin memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui BPTPM. (2) Proses pemberian IUJK meliputi: a. permohonan izin baru; b. permohonan perpanjangan izin; c. permohonan perubahan data; d. permohonan penutupan izin; dan/atau e. permohonan tanda daftar orang perseorangan.

(1) Permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. menyerahkan fotokopi akte pendirian BUJK; c. menyerahkan data perusahaan BUJK atau company profile; d. menyerahkan fotokopi (SBU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; e. menyerahkan fotokopi sertifikat keahlian (SKA) dan/atau sertifikat keterampilan kerja dari penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga; f. menyerahkan fotokopi kartu penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri tenaga ahli/terampil dengan penanggungjawab utama badan usaha (PJU- BU); g. menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap bidang. h. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. i. surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial sesuai peraturan yang berlaku. (2) Permohonan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan; b. menyerahkan IUJK asli yang masa berlakunya telah habis; c. menyerahkan fotokopi akte pendirian BUJK; d. menyerahkan fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diperbarui oleh Lembaga dengan memperlihatkan bukti sertifikat aslinya; e. menyerahkan fotokopi bukti kontrak pekerjaan yang telah selesai sebagai pengalaman perusahaan dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir yang tertinggi nilainya dengan memperlihatkan kontrak aslinya; f. menyerahkan laporan pembayaran pajak penghasilan (PPh atas Kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya; dan g. menyerahkan foto berwarna 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar untuk setiap bidang; h. menyerahkan fotokopi wajib lapor ketenagakerjaan yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; i. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. j. menyerahkan surat keterangan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial setempat. (3) Permohonan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk mengganti alamat: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat yang diketahui oleh Camat; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU). 6. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. b. untuk mengganti data direksi/pengurus badan usaha: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat penunjukan dari badan usaha kepada direksi/pengurus baru; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan daftar riwayat hidup (curriculum vitae) dari pimpinan BUJK yang baru. 6. surat keterangan penanggungjawab teknik badan usaha (PJT-BU) dan/atau penanggungjawab utama badan usaha (PJU-BU) bukan pegawai negeri sipil/ anggota Tentara Nasional INDONESIA/anggota Kepolisian Republik INDONESIA dari kepala desa/lurah diketahui camat setempat. c. untuk mengganti nama perusahaan: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan surat keterangan domisili BUJK yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa setempat yang diketahui oleh Camat; 4. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 5. menyerahkan akte penggantian nama perusahaan. d. untuk mengganti data nilai kontrak pekerjaan: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan fotokopi SBU dan menunjukkan aslinya; 4. menyerahkan fotocopi kontrak pekerjaan yang diselesaikan/dilaksanakan dan menunjukkan kontrak aslinya. e. untuk mengganti klasifikasi/kualifikasi: 1. mengisi formulir permohonan; 2. menyerahkan IUJK yang asli; 3. menyerahkan fotokopi sertifikat badan usaha (SBU) yang telah diperbarui oleh Lembaga dengan memperlihatkan bukti sertifikat aslinya. (4) Permohonan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d dilampiri persyaratan sebagai berikut: a. mengisi formulir permohonan b. menyerahkan IUJK yang asli; dan c. menyerahkan surat pajak nihil yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak setempat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

(1) SKPD melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan. (2) IUJK diberikan oleh BPTPM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPTPM. (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet. (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU. (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil. (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin. (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) SKPD melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan. (2) IUJK diberikan oleh BPTPM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (3) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPTPM. (4) IUJK yang sudah diberikan, ditayangkan melalui media internet. (5) Setiap IUJK yang diberikan wajib mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha yang tertera dalam SBU. (6) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas usaha besar, menengah, dan kecil. (7) Setiap IUJK yang diberikan, menggunakan nomor kode izin. (8) Nomor kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan berubah dalam hal terjadi perubahan nama perusahaan. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian IUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Untuk memperoleh KTDUJK setiap usaha orang perseorangan wajib memiliki sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat keterampilan (SKT) dan memiliki sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga. (2) KTDUJK diberikan oleh Kepala BPTPM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (3) Permohonan KTDUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut: b. mengisi formulir permohonan; c. menyerahkan fotokopi sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga serta menunjukkan sertifikat aslinya; d. menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan; e. menyerahkan surat keterangan domisili orang perseorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat setempat. f. menyerahkan fotokopi sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan menunjukkan aslinya; g. surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian KTDUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Untuk memperoleh KTDUJK setiap usaha orang perseorangan wajib memiliki sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat keterampilan (SKT) dan memiliki sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan yang diterbitkan oleh Lembaga. (2) KTDUJK diberikan oleh Kepala BPTPM paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap. (3) Permohonan KTDUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri persyaratan sebagai berikut: b. mengisi formulir permohonan; c. menyerahkan fotokopi sertifikat keahlian (SKA) atau sertifikat keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga serta menunjukkan sertifikat aslinya; d. menyerahkan fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak orang perseorangan; e. menyerahkan surat keterangan domisili orang perseorangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan/Desa yang diketahui oleh Camat setempat. f. menyerahkan fotokopi sertifikat kualifikasi usaha orang perseorangan dan menunjukkan aslinya; g. surat pernyataan kesanggupan mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian KTDUJK diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) IUJK berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali. (2) KTDUJK berlaku selama yang bersangkutan masih melakukan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap 3 (tiga) tahun sekali. (3) IUJK dan KTDUJK yang diberikan berlaku di seluruh wilayah Republik INDONESIA.

(1) Setiap usaha orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK berhak untuk melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi. (2) Setiap usaha orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK wajib: a. menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan KTDUJK atau IUJK; b. memasang papan nama perusahaan pada kantor BUJK atau usaha orang perseorangan; c. menyampaikan dokumen yang benar dan asli dalam proses permohonan pemberian KTDUJK atau IUJK; d. melaporkan perubahan data BUJK atau usaha orang perseorangan kepada Bupati melalui Kepala BPTPM paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; e. mengikutsertakan pekerja/buruhnya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. f. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada BPTPM paling lambat bulan Desember pada tahun berjalan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi: a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh; b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

(1) Setiap usaha orang perseorangan atau BUJK yang tidak memiliki KTDUJK atau IUJK dilarang melaksanakan pekerjaan jasa konstruksi pemerintah dan/atau bangunan yang digunakan oleh masyarakat. (2) Setiap usaha orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK dilarang meminjamkan dan/atau mengalihkan KTDUJK atau IUJK kepada pihak lain dalam bentuk apapun.

(1) Kepala BPTPM wajib menyampaikan laporan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati; (2) Secara berjenjang Bupati menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali. (3) Laporan pemberian KTDUJK dan IUJK sebagairnana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. daftar pemberian KTDUJK dan IUJK baru; b. daftar perpanjangan KTDUJK dan IUJK; c. daftar perubahan data KTDUJK dan IUJK; d. daftar penutupan KTDUJK dan IUJK; e. daftar usaha orang perseorangan; g. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan h. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan usaha orang perseorangan dan BUJK. (4) Daftar KTDUJK dan IUJK yang sudah ditetapkan wajib ditayangkan di media atau website resmi Pemerintah Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Pengawasan dan pemberdayaan terhadap usaha orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK dilakukan oleh Bupati. (2) Bupati melimpahkan kewenangan pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum. (3) Untuk membantu pelaksanaan pengawasan dan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk Tim Pengawasan dan Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pemberdayaan seta Tim Pengawasan dan Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Usaha orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf f dikenakan sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. penolakan perpanjangan KTDUJK atau IUJK; c. pembekuan KTDUJK atau IUJK; atau d. pencabutan KTDUJK atau IUJK. (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. peringatan tertulis diberikan sebagai peringatan pertama atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24; b. penolakan perpanjangan KTDUJK atau IUJK dikenakan kepada orang perseorangan atau BUJK yang telah memiliki KTDUJK atau IUJK yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf e. c. pembekuan KTDUJK atau IUJK diberikan dalam hal usaha orang perseorangan atau BUJK telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari; d. pembekuan KTDUJK atau IUJK bersifat sementara dan diberikan untuk waktu paling lama 3 (tiga) bulan; e. apabila waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf c telah lewat dan usaha orang perseorangan atau BUJK tetap tidak melaksanakan kewajibannya maka diberikan sanksi berupa pencabutan KTDUJK atau IUJK. (4) KTDUJK atau IUJK yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK telah memenuhi kewajibannya. (5) Usaha orang perseorangan atau BUJK yang diberikan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat memperoleh KTDUJK atau IUJK setelah memenuhi kewajiban-kewajibannya. (6) Sanksi administrasi diberikan dengan Keputusan Kepala BPTPM setelah mendapat pertimbangan Tim Pengawasan dan Pemberdayaan Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3). (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

(1) Penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah. (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat(1), mempunyai wewenang: a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidikjari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umumr tersangka atau keluarganya; i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik INDONESIA, sesuai dengan Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(1) Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Setiap penanggung jawab utama (PJU) BUJK atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 14 dan Pasal 24 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan. (3) Pidana denda atau pidana kurungan bersifat alternatif, apabila badan usaha atau usaha orang perseorangan telah dipidana dengan pidana denda maka tidak dikenakan pidana kurungan. (4) Setiap badan usaha atau usaha orang perseorangan yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (2) disamping dikenakan pidana, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan KTDUJK atau IUJK. (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)merupakan pelanggaran.

(1) Setiap KTDUJK atau IUJK yang telah diberikan dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini. (2) Apabila ada KTDUJK atau IUJK yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, harus disesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini efektif berlaku.

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus diselesaikan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 8 September 2014 BUPATI SRAGEN, Cap+ttd AGUS FATCHUR RAHMAN Diundangkan di Sragen pada tanggal 8 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, Cap+ttd TATAG PRABAWANTO B LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2014 NOMOR 13 Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sragen Juli Wantoro, SH,M.Hum Pembina Tingkat I NIP. 19660706 199203 1 010 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA TENGAH: (201/2014);