PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN

PERDA Nomor 6 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 3. Daerah adalah Kabupaten Situbondo. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo. 5. Bupati adalah Bupati Situbondo. 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo. 7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Penduduk adalah penduduk Kabupaten Situbondo. 10. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan dan kesehatan sesuai standar minimal. 11. Kemiskinan adalah suatu seseorang atau keluarga atau masyarakat dalam memnuhi kebutuhan hak- hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan secara bermartabat berdasarkan indikator kemiskinan Daerah yang telah disesuaikan dengan standar kriteria penilaian dari Pemerintah. 12. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya dan mereka yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala keluarga yang tinggal satu rumah. 13. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Situbondo dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) dan atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Situbondo. 14. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah warga miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. 15. Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi. 16. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahaan. 17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 18. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Situbondo. 19. Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat SPPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan di daerah yang digunakan sebagai salah satu pedoman penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan. 20. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Situbondo yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Situbondo untuk periode 5 (lima) tahun sesuai masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. 22. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. 23. Perusahaan adalah semua badan usaha yang berdomisili di daerah, baik berbadan hukum maupun tidak, usaha perseorangan, persekutuan, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan lainnya. 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB V

TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

Pasal 13

Koreksi

(1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan. (2) Ketentuan lebih lanjut tentang susunan keanggotaan TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 14

Koreksi

(1) TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, mempunyai tugas : a. melakukan koordinasi percepatan penanggulangan kemiskinan; dan b. mengendalikan pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan. (2) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian penyusunan SPPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan; b. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; c. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rancangan RKPD; d. pengkoordinasian Perangkat Daerah atau gabungan Perangkat Daerah dibidang percepatan penanggulangan kemiskinan dalam hal penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah; dan e. pengkoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan di bidang penanggulangan kemiskinan. (3) TKPKD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan fungsi : a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan agar sesuai dengan kebijakan pembangunan; b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Perangkat Daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi; c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan kelompok program dan atau kegiatan program percepatan penanggulangan kemiskinan secara periodik; d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan; dan f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan kepada Bupati, dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi.

BAB VI

TAHAPAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 15

Koreksi

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan tahapan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan. (2) Tahapan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain terdiri dari : a. identifikasi warga miskin; b. penyusunan strategi, program, dan prioritas kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; c. pelaksanaan program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan; dan d. pengawasan, monitoring, dan evaluasi program dan/atau kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 16

Koreksi

(1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menggunakan data Pemerintah sebagai data dasar yang diverifikasi ulang dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. (2) Hasil verfikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai data penduduk miskin Daerah dengan Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pendataan penduduk miskin Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 17

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan verifikasi ulang data penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk kepentingan pelaksanaan program/kegiatan percepatan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. (2) Verifikasi ulang data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh TKPKD. (3) Verifikasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala sedikitnya 1 (satu) tahun sekali. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai verifikasi ulang data penduduk miskin diatur dalam Peraturan Bupati. Pasal 18 Penyempurnaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikoordinasikan oleh TKPKD.

Pasal 19

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah. (2) Upaya percepatan penanggulangan kemiskinan Daerah meliputi : a. pemenuhan hak-hak warga miskin dan pengurangan beban pengeluaran warga miskin; b. peningkatan kemampuan dan pendapatan warga miskin; c. pengembangan dan pelestarian usaha mikro; dan d. penyelarasan kebijakan dan program percepatan penanggulangan kemiskinan.

BAB 1

Ruang Lingkup Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 20

Koreksi

Ruang lingkup program percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain terdiri dari : a. program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga; b. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat; c. program percepatan penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro; dan d. program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung berdampak terhadap percepatan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 21

Koreksi

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi: a. bantuan pangan; b. bantuan perumahan; c. bantuan pelayanan kesehatan; dan d. bantuan pendidikan.

Pasal 22

(1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilaksanakan melalui : a. bantuan bahan pangan; b. subsidi bahan pangan. (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat dilaksanakan melalui : a. fasilitasi penyediaan perumahan; b. perbaikan rumah tidak layak huni; c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi : a. upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita; b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk; c. upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; d. jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, antara lain meliputi: a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah; b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah; c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah; d. bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin; dan e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C. (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah. (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB 2

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga

Pasal 21

Koreksi

Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi: a. bantuan pangan; b. bantuan perumahan; c. bantuan pelayanan kesehatan; dan d. bantuan pendidikan.

Pasal 22

Koreksi

(1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dapat dilaksanakan melalui : a. bantuan bahan pangan; b. subsidi bahan pangan. (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

(1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dapat dilaksanakan melalui : a. fasilitasi penyediaan perumahan; b. perbaikan rumah tidak layak huni; c. penyediaan sarana dan prasarana perumahan/permukiman antara lain berupa sarana dan prasarana air bersih dan sanitasi. (2) Tata cara pelaksanaan program bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

(1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi : a. upaya-upaya penurunan angka kematian ibu, bayi dan balita; b. penanganan kasus balita gizi kurang dan gizi buruk; c. upaya-upaya penurunan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular; d. jaminan pelayanan kesehatan bagi warga miskin. (2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan program bantuan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

(1) Kegiatan prioritas dalam program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d, antara lain meliputi: a. pembebasan biaya masuk sekolah pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah; b. pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, dan menengah; c. penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah; d. bantuan biaya pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin; dan e. bantuan pendidikan kesetaraan berupa Kelompok Belajar Paket A, Paket B dan Paket C. (2) Satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat berkewajiban menerima siswa dari keluarga miskin dengan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Daerah. (3) Tata cara pelaksanaan program bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

(1) Kegiatan prioritas dalam Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi : a. pelatihan keterampilan dalam berbagai jenis dan jenjang pelatihan; b. stimulasi, inisiasi, fasilitasi, dan bimbingan usaha; c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan d. fasilitasi peningkatan partisipasi dan swadaya masyarakat dalam kegiatan sosial dan peningkatan kualitas lingkungan. (2) Tata cara pelaksanaan program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang PENANGGULANGAN KEMISKINAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

BAB VI

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 19

BAB Kesatu

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketiga

Pasal 19

BAB Keempat

Pasal 20

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 2

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 26

Pasal 27

BAB 4

Pasal 27

Pasal 28

BAB 5

Pasal 28

BAB VII

BAB VIII

Pasal 30

BAB IX

Pasal 31

BAB X

Pasal 32

BAB XI

Pasal 33

BAB XII

Pasal 34

BAB XIII

Pasal 35