Koreksi Pasal 48

Kelompok tani berhak: a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui perangkat Daerah/instansi terkait, dan/atau dari lembaga tani hierarki di atasnya; b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi pertanian; c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.