Koreksi Pasal 15

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan benih atau bibit tanaman, bibit atau bakalan ternak, pupuk dan/ atau alat dan mesin pertanian yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah. (2) Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat kualitas dan tepat jumlah.