Koreksi Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan: a. pengumpulan data; b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; c. perumusan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar. (3) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan bagi warga negara yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.