PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN ZAKAT

PERDA Nomor 2 Tahun 2019

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN

Pasal 6

Koreksi

(1) Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya di Daerah, dibentuk BAZNAS Kabupaten. (2) Pembentukan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Bupati setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 7

(1) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) bertangungjawab kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati. (2) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kebijakan BAZNAS. (3) BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) wajib: a. melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas pengumpulan, pendistrbusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya; b. melakukan koordinasi dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan istansi terkait dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. c. melaporkan dan mempertangungjawabkan pengelolaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi dan Bupati. (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat bekerjasama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian........

Pasal 8

(1) BAZNAS Kabupaten terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana. (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua. (3) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi : a. ulama; b. tenaga profesional; c. tokoh masyarakat islam. (4) Pimpinan BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan di berhentikan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari BAZNAS. (5) Pengangkatan dan pemberhentian pimpinan BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Direktur Jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama yang tembusannya disampaikan kepada kepala kantor wilayah kementerian agama Provinsi dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten. (6) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari non ASN. (7) Dalam hal diperlukan, pelaksana dapat berasal dari ASN yang diperbantukan. (8) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertangungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. (9) Pelaksana BAZNAS Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kabupaten dapat membentuk UPZ pada : a. perangkat daerah; b. kantor instansi vertikal tingkat kabupaten; c. badan usaha milik daerah; d. perusahaan swasta; e. kecamatan dan desa; f. masjid, mushalla, langgar, surau atau nama lainnya; g. sekolah/madrasah dan lembaga pendidikan lain; (2) Perusahaan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwajibkan memfasilitasi terbentuknya UPZ di lingkungan perusahaan. (3) Perusahaan Swasta dapat menganjurkan kepada karyawannya yang beragama Islam untuk membayar zakatnya melalui UPZ yang telah dibentuk di perusahannya. (4) Khusus...... (4) Khusus bagi Perusahaan Swasta sebagai Rekanan Pemerintah Kabupaten Serang wajib membayarkan zakatnya melalui UPZ yang ada pada perangkat daerah, atau membayar langsung kepada BAZNAS Kabupaten.

Pasal 10

(1) BAZNAS Kabupaten berwenang melakukan pengumpulan zakat melalui UPZ dan/atau secara langsung. (2) Pengumpulan zakat secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sarana yang telah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten. (3) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat. (4) Hasil pengumpulan zakat melalui UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disetorkan ke BAZNAS Kabupaten. (5) Ketentuan mengenai pembentukan dan tata kerja UPZ diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten.

Pasal 11

Dalam membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ.

Pasal 12

(1) LAZ berskala provinsi hanya dapat membuka 1 (satu) perwakilan di wilayah kabupaten. (2) Izin pembukaan perwakilan LAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten dengan melampirkan : a. izin mendirikan pembentukan LAZ dari direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; b. rekomendasi dari BAZNAS Kabupaten; c. data muzaki dan mustahik; d. program pedayagunaan zakat bagi kesejahteraan umat.

BAB VI

PENGUMPULAN, PENDISTRIBUSIAN, PENDAYAGUNAAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

Koreksi

(1) Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan perhitungan sendiri atas kewajiban zakatnya. (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki dapat meminta bantuan BAZNAS Kabupaten. (3) Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS Kabupaten dan LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perhitungan zakat yang dikurangkan dari penghasilan kena pajak diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAS Kabupaten. (5) BAZNAS Kabupaten dan LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki. (6) Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Pasal 15

(1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariat islam. (2) Pendistribusian zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pasal 16

(1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. (3) Ketentuan........ (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan oleh Ketua BAZNAS Kabupaten dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri.

Pasal 17

(1) Selain menerima zakat, BAZNAS Kabupaten atau LAZ dapat juga menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukannya yang diikrarkan oleh pemberi. (3) Pengelolaan infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.

Pasal 18

(1) BAZNAS Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS Provinsi Banten dan Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun. (2) Perwakilan LAZ yang ada wilayah Kabupaten wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada LAZ secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan akhir tahun dengan menyampaikan tembusannya kepada Bupati dan kepala kantor kementerian agama kabupaten. (3) Laporan pegelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diaudit syariat dan keuangan. (4) Audit syariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. (5) Audit keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh akuntan publik. (6) Laporan pegelolaan zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diumumkan melaui media cetak atau media elektronik.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN ZAKAT

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB Kesatu

Pasal 2

BAB Kedua

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB Kedua

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

Pasal 10

BAB Ketiga

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

BAB VI

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB Kesatu

Pasal 14

BAB Kedua

Pasal 15

BAB Ketiga

Pasal 16

BAB Keempat

Pasal 17

BAB Kelima

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

BAB VIII

Pasal 20

BAB IX

Pasal 21

BAB X

Pasal 22

BAB XI

Pasal 23

Pasal 24