Koreksi Pasal 19

Pelaksana dilarang: a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi Pelaksana yang berasal dari lingkungan Perangkat Daerah dan BUMD; b. meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; c. menambah Pelaksana tanpa persetujuan Penyelenggara; d. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak lain tanpa persetujuan Penyelenggara; e. melanggar asas penyelenggaraan Pelayanan Publik; dan f. meminta dan menerima imbalan dalam bentuk apapun dari Masyarakat yang terkait langsung atau tidak langsung dengan penyelenggaraan pelayanan.