Koreksi Pasal 29

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh PPNS dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam melaksanakan tugas Penyidikan, PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang : a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda dan atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarga; dan i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya Penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.