Koreksi Pasal 9

(1) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf c dilakukan dalam bentuk: a. bantuan keuangan; b. bantuan sarana dan prasarana; c. bantuan teknologi; d. pelatihan keterampilan; e. peningkatan kesehatan; dan/atau f. peningkatan kemandirian ekonomi. (2) Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang urusan pemerintahan kesejahteraan rakyat; b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum; c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja; d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan; e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil, dan menengah; dan/atau g. Perangkat Daerah lain yang terkait. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat diatur dalam Peraturan Bupati.