PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANBADAN USAHA MILIK DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Sleman. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman. 3. Bupati adalah Bupati Sleman. 4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 6. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan. 7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. 9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh Pemerintah Desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. 10. Pihak Ketiga adalah pemerintah, swasta dan perorangan di luar pemerintah desa. 11. Anggaran Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah peraturan tertulis yang memuat dan terdiri dari aturan-aturan pokok organisasi yang berfungsi sebagai pedoman dan kebijakan untuk mencapai tujuan organisasi serta menyusun aturan-aturan lain. 12. Anggaran Rumah Tangga yang selajutnya disingkat ART adalah aturan tertulis sebagai bentuk operasional yang lebih terinci dari aturan-aturan pokok dalam AD dalam melaksanakan tata kerja organisasi. 13. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktivitas dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.

BAB II

PEMBENTUKAN BUMDes

Pasal 2

Koreksi

Pemerintah Desa membentuk BUMDes dalam rangka mendorong dan menampung kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, serta memberikan sumbangan bagi perekonomian desa.

Pasal 3

Koreksi

Pembentukan BUMDes bertujuan untuk: a. meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola sumber pendapatan desa; b. mendorong tumbuh dan berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat desa; c. meningkatkan jiwa kewirausahaan masyarakat desa; d. meningkatkan pendapatan desa.

Pasal 4

(1) Bentuk usaha BUMDes adalah badan hukum. (2) Pembentukan badan hukum dilakukan dengan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Persyaratan pembentukan BUMDes didasarkan pada: a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga desa; b. potensi usaha ekonomi masyarakat; c. kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; d. ketersediaan sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan desa; e. ketersediaan sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa; f. keberadaan unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan/atau g. tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. (2) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan/atau BPD, dengan dihadiri paling sedikit oleh: a. Kepala Desa; b. anggota BPD; c. perwakilan lembaga kemasyarakatan desa; dan d. tokoh masyarakat. (3) Musyawarah warga desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah yang diundang.

Pasal 11

Jenis bidang usaha BUMDes meliputi: a. jasa; b. penyaluran bahan pokok; c. perdagangan hasil pertanian; dan/atau d. industri dan kerajinan rakyat.

Pasal 12

BUMDes berkedudukan di wilayah desa bersangkutan.

BAB 1

Tahapan Pembentukan

Pasal 6

Koreksi

Pembentukan BUMDes dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut: a. Pemerintah Desa dan/atau masyarakat mengajukan usul pembentukan BUMDes kepada BPD dan Kepala Desa berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permintaan terhadap produk; b. BPD bersama Kepala Desa mengadakan rapat untuk membahas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau usul masyarakat tentang pembentukan BUMDes; c. Pemerintah Desa merumuskan Berita Acara Hasil Rapat tentang Pembentukan BUMDes berdasarkan kesepakatan Kepala Desa dan BPD; d. Pemerintah Desa menyusun AD/ART berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. Pemerintah Desa menyusun peraturan desa tentang pembentukan BUMDes berdasarkan materi AD/ART dan Berita Acara Hasil Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf d; dan f. Pemerintah Desa berdasarkan peraturan desa tentang pembentukan BUMDes memproses pembentukan badan hukum BUMDes sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyusunan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) AD/ART sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling sedikit memuat: a. nama dan kedudukan; b. azas dan tujuan; c. kegiatan dan jenis usaha; d. organisasi dan tata kerja pengelola; e. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengelola; f. permodalan; g. penghasilan dan penghargaan; h. sistem pertanggungjawaban dan pelaporan; i. hak dan kewajiban pengelola; j. bagi hasil dan rugi; k. sistem pengawasan internal. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi AD/ART diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Penyusunan AD dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan tahapan: a. mengundang masyarakat dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa untuk merancang AD; b. membentuk tim perumus AD yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf AD; c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf AD; d. membuat Berita Acara Pengesahan draf AD menjadi AD; e. menyusun dan membentuk pengelola BUMDes; f. membuat Berita Acara pembentukan dan penetapan pengelola BUMDes.

Pasal 10

Penyusunan ART dilaksanakan oleh pengelola BUMDes dengan tahapan: a. mengundang masyarakat, pimpinan atau pengurus lembaga kemasyarakatan desa, dan pemerintah desa untuk merancang ART; b. membentuk tim perumus ART yang bertugas menggali aspirasi dan merumuskan pokok aturannya dalam bentuk draf ART; c. melakukan musyawarah warga desa untuk membahas draf ART; d. membuat berita acara pengesahan draf ART menjadi ART.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAANBADAN USAHA MILIK DESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

BAB Ketiga

Pasal 5

BAB Keempat

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kelima

Pasal 11

BAB Keenam

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

Pasal 14

BAB IV

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB V

Pasal 19

BAB VI

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

BAB Kesatu

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

BAB 1

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB 2

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

BAB 3

Pasal 25

Pasal 26

BAB 4

Pasal 26

BAB Kedua

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

BAB 1

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

Pasal 30

Pasal 31