PERDA

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATENPESAWARAN

PERDA Nomor 8 Tahun 2016

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pesawaran. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Bupati adalah Bupati Pesawaran. 4. Dewan Perwakilan Rakyat daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran. 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran. 6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesawaran. 8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang bertugas di lingkungan Pemerintah Daerah. 9. Desa adalah Desa dan Desa adat, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 14. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 15. Diberhentikan sementara adalah suatu keadaan dimana seorang perangkat desa diberhentikan sementara waktu dari jabatannya karena sebab-sebab tertentu dan masih terbuka kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk diangkat kembali. 16. Diberhentikan tetap untuk selanjutnya disebut diberhentikan adalah suatu keadaan dimana seorang Perangkat Desa diberhentikan dari jabatannya secara tetap. 17. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa yang dipimpin seorang Kepala Dusun. 18. Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa melalui ujian tertulis oleh Panitia Pengisian Perangkat Desa. 19. Tim Pengisian Perangkat Desa selanjutnya disebut Tim adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan serangkaian proses Penjaringan dan Penyaringan dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa. 20. Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon. 21. Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim berupa pelaksanaan seleksi bagi Calon sampai dengan diperoleh hasil. 22. Hari adalah hari kerja.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 5

Koreksi

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan sesuai dengan persyaratan pengangkatan dan melalui mekanisme pengangkatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. (2) Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa. (3) Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengisian Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat dengan susunan keangotaan sebagai berikut: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkat anggota; c. Bendahara merangkap anggota; dan/atau d. Anggota. (3) Penentuan susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mekanisme musyawarah mufakat secara proporsional dengan melibatkan peran masyarakat. (4) Tim berjumlah ganjil dan paling banyak 7 (tujuh) orang. (5) Panentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota Tim dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Tim, dan dalam hal melalui mekanisme musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara. (6) Untuk keperluan administrasi, Tim dapat menggunakan Cap/Stempel Tim. (7) Tugas Tim adalah: a. Mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya pengisian Perangkat Desa; b. Menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; c. Menyusun rencana anggaran biaya pengisian Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; d. Menyusun tata tertib pelaksanaan pengisian Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat; e. Menerima pendaftaran Bakal Calon; f. Melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon; g. Mengumumkan Calon kepada masyarakat; h. Meneliti kebenaran keberatan masyarakat terhadap calon; i. Mengajukan Calon yang lolos atas keberatan masyarakat kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Calon yang berhak mengikuti seleksi; j. Menyelenggarakan seleksi bagi Calon yang berhak mengikuti; k. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa; l. Membuat berita acara hasil seleksi untuk disampaikan kepada Camat melalui Kepala Desa; dan m. Melaporkan pelaksanaan pengisian Perangkat Desa kepada Kepala Desa (8) Tim dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Desa. (9) Tim sebelum melaksanakan tugas dilantik dan diambil sumpahya oleh Kepala Desa.

BAB Kesatu

Umum

Pasal 5

Koreksi

Pasal 6

(1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat; b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan c. Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi. (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Berkelakuan baik, jujur dan adil; b. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan; c. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan yang diancam pidana penjara atau kurungan.

Pasal 7

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas: a. Kartu Tanda Penduduk; b. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai; c. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup; d. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang; e. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir; f. Surat Keterangan berbadan sehat; dan g. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai cukup.

BAB 1

Persyaratan Pengangkatan

Pasal 6

Koreksi

Pasal 7

Pasal 8

(1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut: a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota; b. Kepala Desa melakukan Penjaringan dan Penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim; c. Pelaksanaan Penjaringan dan Penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan Perangkat Desa kosong atau diberhentikan; d. Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat; e. Camat melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap calon Perangkat Desa yang diajukan oleh Kepala Desa; f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; g. Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; h. Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan i. Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. j. Dalam hal Camat tidak memberikan rekomendasi dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka Camat dianggap memberikan persetujuan kepada calon Perangkat Desa nomor urut 1. k. Nomor urut calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada huruf j ditetapkan berdasarkan Hasil seleksi yang dilakukan oleh Tim. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

BAB Kedua

Pembentukan Tim

Pasal 9

Koreksi

BAB IV

PENJARINGAN

Pasal 10

Koreksi

(1) Penduduk yang mencalonkan diri sebagai Perangkat Desa mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Tim dengan melampirkan: a. Surat pernyataan yang memuat: 1. Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Pernyataan Setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, dan Negara kesatuan Republik INDONESIA; 3. Pernyataan Sanggup berbuat baik, jujur dan adil; 4. Keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan/atau kurungan dengan hukuman badan dan/atau hukuman percobaan; 5. Keterangan tidak sedang berstatus tersangka dan/atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan dan/atau pelanggaran yang diancam pidana penjara; 6. Keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; 7. Keterangan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; 8. Pernyataan kesediaan mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi Perangkat Desa; dan 9. Pernyataan kesediaan bertempat tinggal di wilayah Desa setempat selama menjabat bagi Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau Surat Penyataan sanggup bertempat tinggal di diwilayah Dusun setempat selama menjabat bagi Kepala Dusun; b. Fotokopi/salinan ijazah paling rendah Sekolah Menengah Umum atau sederajat yang dilegalisir pejabat berwenang; c. Fotokopi/salinan akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisir pejabat berwenang; d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dilegalisir dan surat keterangan dari Rukun Tetangga/Rukun Warga diketahui oleh Kepala Desa; e. Fotokopi Kartu Keluarga (C1) yang dilegalisir; f. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian setempat; g. Surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas; h. Pas foto, warna dan ukuran yang banyaknya sesuai kebutuhan; i. Surat izin dari pejabat yang berwenang bagi PNS; dan j. Khusus Bakal Calon Kepala Dusun disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk warga yang mendukung atau Berita Acara musyawarah Rukun Tetangga/Wukun Warga. (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut Bakal Calon Perangkat Desa.

Pasal 11

(1) Jangka waktu pendaftaran dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari. (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang untuk selama 7 (tujuh) hari. (3) Dalam hal setelah perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, tetap tidak mendapatkan Bakal Calon Perangkat Desa, maka dilakukan pengulangan pendaftaran dari awal dengan Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (4) Dalam hal melakukan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau pengulangan pendaftaran dari awal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim mengumumkan paling lambat pada hari pertama perpanjangan dan/atau pengulangan pendaftaran dari awal dengan membuat Berita Acara.

Pasal 12

(1) PNS yang mencalonkan diri menjadi Perangkat Desa wajib mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian. (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

Pasal 13

(1) Tim melakukan penelitian persyaratan administrasi masing-masing Bakal Calon Perangkat Desa. (2) Bakal Calon Perangkat Desa yang memenuhi persyaratan administrasi dan telah dilakukan penelitian oleh Tim ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa. (3) Nama-nama Calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya diumumkan kepada masyarakat paling lambat 1 (satu) hari setelah ditetapkan untuk memberikan kesempatan masyarakat menilai masing-masing Calon Perangkat Desa.

Pasal 14

(1) Penyampaian keberatan terhadap Calon Perangkat Desa, disampaikan kepada Tim dengan menyebutkan identitas pengirim secara jelas, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak penetapan Calon Perangkat Desa. (2) Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah diteliti kebenarannya, dituangkan dalam Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat. (3) Berita Acara Penelitian Keberatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Kepala Desa untuk mentapkan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi. (4) Penyampaian keberatan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil seleksi.

Pasal 15

(1) Tim mengusulkan calon kepada Kepala Desa dengan dilampiri berita acara penetapan Calon Perangkat Desa dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat untuk ditetapkan sebagai Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi. (2) Kepala Desa setelah menerima usulan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MENETAPKAN Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi dengan mempertimbangkan berita acara penetapan calon dan/atau berita acara penelitian keberatan masyarakat, yang dituangkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada ketua panitia pengisian perangkat Desa paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan ujian seleksi. (4) Ketua Tim setelah menerima Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian, pada hari itu juga mengumumkan nama-nama Calon Perangkat Desa yang berhak mengikuti seleksi.

BAB Kesatu

Pengajuan Permohonan

Pasal 10

Koreksi

BAB VII

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 18

Koreksi

Pemberhentian Perangkat Desa dilakukan melalui mekanisme : a. Pemberhentian tetap; b. Pemberhentian sementara.

Pasal 19

Koreksi

(1) Perangkat Desa berhenti tetap karena: a. Meninggal dunia; b. permintaan sendiri; dan c. Diberhentikan. (2) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c karena: a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun; b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; c. Terlibat langsung/tidak langsung perbuatan melawan hukum; d. Berhalangan tetap; e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; f. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa. (3) Larangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e adalah sebagai berikut: a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; g. menjadi pengurus partai politik; h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Daerah Republik INDONESIA, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan; j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa; k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. m. melakukan tindakan yang bertentangan dengan PERATURAN PEMERINTAH/melanggar hukum (4) Perangkat Desa yang melakukan tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud ayat (3) melakukan tindakan indisipliner, maka yang bersangkutan dapat diberhentikan, setelah melalui teguran dan peringatan dan/atau pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang; (5) Tata cara teguran dan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Desa;

Pasal 20

(1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat. (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 karena : a. Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan; b. Ditetapkan sebagai terdakwa; c. Tertangkap tangan dan ditahan; d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

Pasal 21

(1) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditetapkan. (2) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan kepada Camat. (3) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan rekomendasi Camat. (5) Rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mempertimbangkan laporan dari Kepala Desa.

BAB kedua

Pemberhentian Tetap

Pasal 19

Koreksi

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA DI KABUPATENPESAWARAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB 2

Pasal 8

BAB Kedua

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kesatu

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 11

Pasal 12

BAB Ketiga

Pasal 13

BAB Keempat

Pasal 14

BAB Kelima

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB kesatu

Pasal 18

BAB kedua

Pasal 19

BAB Ketiga

Pasal 20

BAB Keempat

Pasal 21

BAB VIII

Pasal 22

BAB IX

Pasal 23

BAB X

Pasal 24

BAB XI

Pasal 25

BAB XII

Pasal 26

BAB XIII

Pasal 27