PERDA

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESAWARAN NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

PERDA Nomor 14 Tahun 2014

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 18) dan Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pesawaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 42) diubah sebagaimana ketentuan sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) diubah sehingga Pasal 2 ayat (2) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Pasal 17

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Produksi Perkebunan, membawahi : 1. Seksi Teknis Budidaya Pengolahan Lahan; 2. Seksi Perlindungan Tanaman Perkebunan; 3. Seksi Perbenihan dan Sarana Produksi. d. Bidang Usaha Perkebunan, membawahi : 1. Seksi Bimbingan Usaha Perkebunan; 2. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya; 3. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan. e. Bidang Kehutanan, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Hutan Rakyat dan Rehabilitasi Lahan; 2. Seksi Inventarisasi Tata Guna Hutan dan Tata Usaha Peredaran Hasil Hutan; 3. Seksi Konservasi Sumber Daya Alam dan Perlindungan Hutan. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3 huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepada kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (8) Bagan Struktur organisasi Dinas Perkebunan dan Kehutanan, sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Koperasi dan UMKM , membawahi : 1. Seksi Pembinaan, Penyuluhan Koperasi dan UMKM; 2. Seksi Kelembagaan Koperasi dan UMKM; 3. Seksi Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. d. Bidang Perindustrian, membawahi : 1. Seksi Sarana dan Usaha Industri; 2. Seksi Bimbingan Produksi dan Promosi Hasil Industri; 3. Seksi Monitoring dan Pengembangan Industri. e. Bidang Perdagangan, membawahi : 1. Seksi Pengawasan dan Bimbingan Usaha; 2. Seksi Ekspor Impor dan Standarisasi Mutu; 3. Seksi Perlindungan Konsumen. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2, 3 huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, sebagaimana tercantum pada Lampiran II, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 4. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Lalu Lintas Jalan, membawahi : 1. Seksi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas; 2. Seksi Keselamatan Lalu Lintas Jalan; 3. Seksi Pengendalian Operasi Lalu Lintas Jalan. d. Bidang Perhubungan Laut, membawahi : 1. Seksi Keselamatan Pelayaran; 2. Seksi Pelabuhan Laut; 3. Seksi Angkutan Laut. e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahi : 1. Seksi Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Kendaraan dan Perbengkelan. f. Bidang Angkutan Jalan, membawahi : 1. Seksi Angkutan Orang; 2. Seksi Angkutan Barang / Barang Khusus. g. Unit Pelaksana Teknis. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d,e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2, 3 huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1 dan 2 huruf f angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran III, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi, terdiri dari: a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengendalian, membawahi : 1. Seksi Penelitian dan Pengembangan; 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan. d. Bidang Pertambangan Umum, membawahi : 1. Seksi Perizinan dan Usaha Pertambangan; 2. Seksi Konservasi dan Reklamasi Tambang. e. Bidang Energi, membawahi : 1. Seksi Ketenagalistrikan dan Pengembangan Energi; 2. Seksi Migas dan Panas Bumi. f. Bidang Geologi & Hidrologi, membawahi 1. Seksi Penataan Wilayah Geologi dan Tata Lingkungan; 2. Seksi Penataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Air Tanah. g. Unit Pelaksana Teknis. h. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e dan f dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 , huruf f angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g,dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertambangan dan Energi sebagaimana tercantum pada Lampiran IV ,yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 6. Ketentuan Pasal 30 dan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 30 dan Pasal 31 dan ditambahkan Pasal 30a dan 30b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Destinasi Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Objek dan Daya Tarik Wisata; 2. Seksi Usaha Jasa dan Sarana Wisata. d. Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif, membawahi : 1. Seksi Seni dan Budaya Wisata; 2. Seksi Media, Desain dan IPTEK; e. Bidang Pemasaran Pariwisata, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Pasar dan Pelayanan Informasi Pariwisata; 2. Seksi Promosi Pariwisata. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan betanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana tercantum pada Lampiran V, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 30a DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA (1) Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas Pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olah Raga berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi : a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda dan olah raga; b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemuda dan olah raga; c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di pemuda dan olah raga; d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pemuda dan olah raga; e. pelayanan administratif. Pasal 30b (1) Susunan Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari : a. Kepala Dinas. b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pemuda, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Program Anak Remaja dan Pemuda; 2. Seksi Produktivitas Kepemudaan; 3. Seksi Lembaga Kepemudaan. d. Bidang Olah Raga, membawahi : 1. Seksi Promosi dan Pemasyarakatan Olah Raga; 2. Seksi Kesegaran Jasmani dan Prestasi; 3. Seksi Peningkatan Prestasi dan Olah Raga. e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi : 1. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok jabatan fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran VI, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 7. Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 diubah sehingga Pasal 32 dan Pasal 33 dan ditambahkan Pasal 32a dan 33b berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Koreksi

(1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Pasar terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi : 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahi : 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Ritribusi; 2. Seksi Ketertiban; 3. Seksi Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan. d. Bidang Kebersihan dan Keindahan Pasar, membawahi : 1. Seksi Pembinaan Petugas Kebersihan Pasar; 2. Seksi Pemeliharaan Kebersihan dan Keindahan Pasar; 3. Seksi Sarana dan Prasarana Kebersihan Pasar. e. Bidang Pembangunan dan Pemeliharaan Pasar, membawahi : 1. Seksi Pembangunan Pasar; 2. Seksi Pemeliharaan Pasar; 3. Seksi Perijinan. f. Unit Pelaksana Teknis. g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1, 2 dan 3, huruf e angka 1, 2 dan 3 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran VII, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal 32a DINAS KEBERSIHAN dan PERTAMANAN (1) Dinas Kebersihan dan Pertamanan merupakan unsur pelaksana tugas Bupati, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan kebersihan dan pertamanan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kebersihan dan Pertamanan menyelenggarakan fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan; b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebersihan dan pertamanan; c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebersihan dan pertamanan; d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kebersihan dan pertamanan; e. Pelayanan administratif. Pasal 32b (1) Susunan Organisasi Dinas Kebersihan dan Pertamanan, terdiri dari : a. Kepala Dinas; b. Sekretariat, membawahi ; 1. Sub Bagian Perencanaan; 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 3. Sub Bagian Keuangan. c. Bidang Kebersihan dan Pemakaman, membawahi : 1. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana; 2. Seksi Pengelolaan Sampah dan Tinja; 3. Seksi Pembinaan dan Penataan Pemakaman. d. Bidang Penerangan Jalan dan Taman, membawahi : 1. Seksi Pengelolaan Lampu Jalan dan Lampu Taman; 2. Seksi Pengelolaan dan Penataan Taman; e. Bidang Pengelolaan Pendapatan, mebawahi : 1. Seksi Pendataan dan Penetapan Retribusi; 2. Seksi Pembukuan dan Pelaporan. f. Unit Pelaksana Teknis; g. Kelompok Jabatan Fungsional. (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,d, dan e dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1, 2 dan 3 dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. (5) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, 2 dan 3, huruf d angka 1 dan 2, huruf e angka 1 dan 2 di pimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan. (6) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (8) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII,yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.