Koreksi Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama. (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas. (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan. (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.