Koreksi Pasal 58

(1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah. (2) Pengawasan pemanfaatan ruang diselenggarakan untuk: a. menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan pemanfaatan ruang; b. menjamin terlaksananya penegakan hukum bidang pemanfaatan ruang; dan c. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemanfaatan ruang. (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan pengawasan kepada perangkat daerah dan/atau lembaga yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang tata ruang dan berkerjasama dengan perangkat daerah yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (4) Dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan penataan ruang, masyarakat dapat berperan serta untuk melakukan pengawasan. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan penataan ruang diatur dengan Peraturan Bupati.