PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI RAWAS

PERDA Nomor 6 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas. 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas. 3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Musi Rawas. 5. Peraturan Daerah, yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas. 6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Musi Rawas. 7. Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah bagian Perangkat dalam penegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. 8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas. 9. Polisi Pamong Praja adalah Anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Kabupaten dalam penegakan peraturan daerah dan/atau peraturan Bupati penyelenggaraan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat serta perlindungan masyarakat. 10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh UNDANG-UNDANG untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik POLRI. 11. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik INDONESIA atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil. 12. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur. 13. Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana, serta upaya dan kegiatan dalam membantu aparat pemerintah dalam meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban. 14. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secar penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas. BAB BAB BAB

BAB III

III III III

Pasal 3

Koreksi

(1) S atpol PP merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. (2) S atpol PP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Bagian Bagian

Pasal 4

Koreksi

Satpol PP mempunyai tugas menegakkan Perda dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarkat serta perlindungan masyarakat. Pasal Pasal Pasal

Pasal 5

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Satpol PP mempunyai fungsi : a. penyusunan program dan pelaksnaan penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. b. pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan/atau Peraturan Bupati. c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat. e. Pelaksanaan koordinasi penegkan Perda dan/atau Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan POLRI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau aparatur lainnya. f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah. (2) Pelaksanaan tugas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, meliputi : a. Mengikuti proses penyusunan Peraturan Perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan menyebarluaskan produk Hukum Daerah. b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara. c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban asset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan Pemilihan umum dan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Page 5 of 9 e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan yang berskala massal, dan f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan Perundang- undangan. BAB BAB BAB

BAB IV

IV IV IV

Pasal 6

Koreksi

Polisi Pamong Praja berwenang : a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum, ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat. c. Fasilitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat. d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati. e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Bupati. f. Dalam melaksanakan kewenangannya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. Bagian Bagian Bagian

Pasal 7

(1) Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan Perundang- undangan. (2) Polisi Pamong Praja dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan daerah berdasarkan kelebihan jam kerja dan kondisi kerja serta pertimbangan objektif lainnya. Bagian Bagian Bagian

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib : a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat. b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Page 6 of 9 c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindakk pidana. e. Meyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau Peraturan Bupati. Pasal Pasal Pasal

Pasal 9

(1) Polisi Pamong Praja yang memenuhi syarat dapat ditetapkan menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan. (2) Polisi Pamong Praja yang ditetapkan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat langsung mengadakan penyidikan terhadap pelanggaran Perda atau Peraturan Bupati yang dilakukan oleh warga masyarakat, aparatur atau badan hukum. BAB BAB BAB

BAB X

KETENTUAN KETENTUAN KETENTUAN

Pasal 19

Koreksi

19 19 19 (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. (2) Prosedur dan mekanisme pelaksanaan tugas dan fungsi yang bersifat internal, diatur lebih lanjut oleh Kepala Satuan. Pasal Pasal Pasal

Pasal 20

Koreksi

20 20 20 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Page 9 of 9 Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal Pasal Pasal

Pasal 21

21 21 21 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas. Ditetapkan di Lubuklinggau pada tanggal 4 Desember 2013 BUPATI BUPATI BUPATI BUPATI MUSI MUSI MUSI MUSI RAWAS, RAWAS, RAWAS, RAWAS, dto dto dto dto RIDWAN RIDWAN RIDWAN RIDWAN MUKTI MUKTI MUKTI MUKTI Diundangkan di Lubuklinggau pada tanggal 4 Desember 2013 SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS SEKRETARIS DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KABUPATEN KABUPATEN MUSI MUSI MUSI MUSI RAWAS RAWAS RAWAS RAWAS dto dto dto dto H. H. H. H. ISBANDI ISBANDI ISBANDI ISBANDI ARSYAD, ARSYAD, ARSYAD, ARSYAD, S.H., S.H., S.H., S.H., M.Si. M.Si. M.Si. M.Si. Pembina Pembina Pembina Pembina Utama Utama Utama Utama Muda Muda Muda Muda NIP. NIP. NIP. NIP. 19580917 19580917 19580917 19580917 197902 197902 197902 197902 1 001 001 001 001 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2013 NOMOR 6 Salinan sesuai sesuai sesuai sesuai dengan dengan dengan dengan aslinya aslinya aslinya aslinya SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT SEKRETARIAT DAERAH DAERAH DAERAH DAERAH KABUPATEN KABUPATEN KABUPATEN KABUPATEN MUSI MUSI MUSI MUSI RAWAS RAWAS RAWAS RAWAS Kepala Kepala Kepala Kepala Bagian Bagian Bagian Bagian Hukum Hukum Hukum Hukum MUKHLISIN, MUKHLISIN, MUKHLISIN, MUKHLISIN, SH, SH, SH, SH, MH MH MH MH. Pembina Pembina Pembina Pembina NIP. NIP. NIP. NIP. 19700623 19700623 19700623 19700623 199202 199202 199202 199202 1 003 003 003 003

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB IIIIIIII

Pasal 2

BAB III

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kesatu

Pasal 3

BAB Kedua

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Kesatu

Pasal 6

BAB Kedua

Pasal 7

BAB Ketiga

Pasal 8

Pasal 9

BAB V

Pasal 10

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12

BAB VII

Pasal 13

BAB VIII

Pasal 14

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

BAB X

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21