Koreksi Pasal 17

(1) Pemberian Pelayanan Penanaman Modal Daerah wajib dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik dalam sistem PTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pelayanan publik. (2) Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. dasar hukum; b. persyaratan; c. sistem, mekanisme dan prosedur; d. jangka waktu penyelesaian; e. biaya/tarif; f. produk pelayanan; g. prasarana dan sarana; h. kompetensi pelaksana; i. pengawasan internal; j. penanganan pengaduan, saran dan masukan; k. jumlah pelaksana; l. jaminan pelayanan; m. jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan; dan n. evaluasi kinerja pelaksana. (3) Standar dalam pemberian pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Penanaman Modal.