Koreksi Pasal 12

(1) Berdasarkan SPOP, Kepala Daerah menerbitkan SPPT. (2) Kepala Daerah dapat mengeluarkan SKPD dalam hal-hal sebagai berikut : (a) SPOP sebagimana dimakasud dalam Pasal 83 ayat (2) tidak disampaikan dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulisoleh Kepala Daerah sebagaimana ditentukan dalam surta Teguran; (b) Berdasarkan hasil pemeriksa-an atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.